Yandri Titip Pesan Khusus ke Ketua Komisi VIII DPR yang Baru Ashabul Kahfi
"Itu yang pesan saya khusus kepada Komisi VIII dan pimpinan baru sesegera mungkin mengevaluasi proses ibadah haji dan persiapan haji tahun depan," katanya.
"Itu yang pesan saya khusus kepada Komisi VIII dan pimpinan baru sesegera mungkin mengevaluasi proses ibadah haji dan persiapan haji tahun depan," katanya.
Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar melantik Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR. Ashabul menggantikan rekan separtainya Yandri Susanto yang kini du
Saat ini masyarakat sedang dihebohkan dengan tumpukan Bansos sembako yang terkubur di lahan kosong di Depok.
Asrama haji direncanakan akan dibangun di kawasan pantai utara
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyoroti kasus perundungan di Tasikmalaya, Jawa Barat
Fraksi PAN menetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII mengganti Yandri Susanto yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Apabila nantinya uang jemaah tidak segera dikembalikan utuh.
Penindakan penyelewengan itu tujuannya untuk memulihkan atau menjaga kepercayaan publik yang selama ini peduli dengan bencana dan beragam persoalan sosial.
Saleh Partaonan Daulay mengaku telah menyiapkan nama sebagai pengganti Yandri Susanto sebagai pimpinan di Komisi VIII.
Peran pilar-pilar sosial sangat penting untuk embantu masyarakat agar tidak terjerembab pada jurang kemiskinan.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah.
Yandri mengungkapkan, dugaan adanya penyimpangan BOP itu diduga terjadi pada pesantren fiktif.
Tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB yang sesuai dengan ketentuan
Luqman Hakim tidak mempersoalkan keputusan fraksinya memindahkan dirinya dari Komisi IX ke Komisi VIII.
Ace Hasan Syadzily mengatakan kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi menjadi penyebab naiknya biaya ibadah haji 1443 H/2022 M.
Yandri Susanto meminta agar penambahan anggaran pelayanan ibadah haji 1443 H/2022 M sebesar Rp1,5 triliun perlu dicermati secara mendalam.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menegaskan persoalan yang terjadi di Lombok Barat bukanlah persoalan SARA.
Diah Pitaloka mengakui bahwa program moderasi beragama belum berjalan di tengah masyarakat, baru sebatas di lingkungan Kementerian Agama.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat.
Nurhuda mengatakan, RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia akan mengatur secara rinci terkait langkah-langkah perlindungan terhadap kelompok lansia.