Tag Komisi vii

Legislator Sebut Perusahaan Tambang Harus bisa Berdayakan Masyarakat Lokal

Legislator Sebut Perusahaan Tambang Harus bisa Berdayakan Masyarakat Lokal

Andi Ridwan Wittiri mengatakan bahwa perusahaan tambang harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar agar bisa memberikan dampak positif bagi warga lokal.

Wacana Penghapusan Listrik Daya 450 VA Dinilai Tambah Beban Masyarakat

Kebijakan Pemerintah menghapus golongan daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan dan terburu-buru.

Hilirisasi Industri Berbasis Minyak Sawit di Indonesia Cukup Berhasil, Apa Buktinya?

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika mengatakan hilirisasi industri berbasis minyak sawit di Indonesia cukup berhasil.

DPR Apresiasi Pemerintah Terkait Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Tembaga

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bijih nikel dan tembaga mendapat apresiasi. Anggota Komisi VII DPR RI

Minta SPBU Swasta Ikut Naikkan Harga BBM, Legislator: 'Berlebihan!'

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan Pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta

Kebocoran Subsidi Harus Dibenahi Untuk Hindari Kenaikkan BBM Bersubsidi

Pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.

Sebelum Harga BBM Naik, Pemerintah Harus Benahi Data Penerima Bantuan Sosial

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM berpeluang menambah angka kemiskinan. Karena itu program perlindungan sosial harus diprioritaskan

Rentan Terpengaruh Konflik Global, Patokan Harga Minyak ICP Harus Dikawal

Patokan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2023 sebesar USD 90 per barel harus dikawal ketat.

Komisi VII DPR RI Sebut Asumsi Harga Minyak Mentah RAPBN 2023 Cukup Moderat

Dalam RAPBN 2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di DPR RI, angka asumsi harga minyak mentah Indonesia dinilai cukup moderat

Komisi VII Sesalkan Ketidak konsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidak konsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ketersediaan minyak goreng

Diduga Lakukan Penambangan Ilegal, Komisi VII Desak Menteri ESDM Tinjau IUP-OP PT Batuah Energi Prima

terdapat tiga alasan mendasar yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Menteri ESDM untuk mencabut IUP-OP PT BEP

Pertamina Jelaskan Persiapan Stok BBM Jelang Lebaran di Komisi VII

Rapat kerja tersebut membahas tentang ketahanan BBM, kinerja Pertamina Hulu, persiapan kilang menghadapi lebaran, progres GRR Tuban dan isu-isu lain-lain.

HET Dicabut, Ibas: Berikan Kesempatan bagi Mafia Menimbun Minyak Goreng

Edhie Baskoro Yudhoyono menyinggung Mendag Muhammad Lutfi soal kebijakannya dalam penghapusan HET minyak goreng kemasan.

Pemerintah Didesak Kembali Terapkan Pajak Ekspor Batu Bara, PKS: Jangan Sampai Muncul Ketidakadilan!

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba.

Kasus Covid-19 Sudah Terkendali, Legislator Golkar Usul PPKM Dicabut

Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Ridho menilai sudah waktunya mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

6 Produsen Minyak Goreng Tutup, PKS: Segera Bentuk Lembaga Pengelola DMO CPO!

Mulyanto mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.

PKS Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok

Mulyanto meminta pemerintah serius dalam mengendalikan harga kebutuhan dasar

Rusia Serang Ukraina, Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Harga Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi masalah ini jangan dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga energi domestik.

Realisasi PNBP Sektor ESDM Sentuh Rp189,2 T di 2021, Apa Pemicunya?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membukukan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) periode 2021 mencapai Rp189,2 triliun

Drama Pengusiran Dirut Krakatau Steel, DPR: Seharusnya Patuhi Etika Rapat

Hal tersebut lazim terjadi karena memang DPR memiliki mekanisme yang mengatur lalu lintas komunikasi dalam rapat.