tag: Komisi ix

Komisi IX Minta Pemerintah Pastikan Stok Vaksin Dalam Negeri Aman

Komisi IX Minta Pemerintah Pastikan Stok Vaksin Dalam Negeri Aman

Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Legislator: Kita Harus Terus Dukung!

Kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021, perlu mendapat dukungan publik.

Komisi IX: Tanpa Peningkatan Testing and Tracing, Penanganan Covid-19 Tak Optimal

Komisi IX: Tanpa ada peningkatan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 di masyarakat, maka penanganan pandemi tidak akan optimal.

PPKM Diperpanjang Momentum Genjot Vaksinasi, Agar Stok Tak Mubazir

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengajak semua pihak menjadikan masa PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang.

PPKM Level 4 Diperpanjang, Politikus PKS: Lakukan Testing dan Tracing Lebih Masif!

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah dapat melakukan testing (pengetesan) dan tracing (pelacakan) lebih masif.

Minta Bantuan Subsidi Upah Dipercepat, Saleh Daulay: Tapi Perbaiki Data Penerimanya

Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan yang saat ini tengah mempersiapkan peluncuran program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Saleh Daulay: Alasan Pengumuman Perpanjangan PPKM Tidak Boleh Ada yang Ditutupi

Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar di dalam pengumuman perpanjangan atau pelonggaran kebijakan PPKM, pemerintah memberikan alasan secara terbuka.

Politikus PKS Ingatkan Pemerintah Soal Tingginya Jumlah Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah soal tingginya jumlah anak yatim dan piatu akibat kehilangan orang tua yang meninggal karena terpapar Covid-19.

Pemerintah Perlu Siapkan Alternatif Selain Perpanjangan PPKM Darurat

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI pemerintah patut mencoba opsi lain yaitu melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah Diminta Evaluasi PPKM Darurat Dilihat dari Jumlah Kasus Covid-19!

Evaluasi dimaksudkan untuk melihat dampak dari kebijakan itu dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19

Darurat Pandemi, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Kesehatan Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera memperkuat sistem kesehatan nasional.

Komisi IX Berang Soal Vaksin Berbayar: Jangan Bebani Rakyat Sudah Menderita!

Terhitung 12 Juli 2021, pemerintah melalui Kimia Farma memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan.

Pemerintah Harus Tegas! Segera Tutup Pintu Internasional Selama PPKM Darurat

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyarankan agar pemerintah menutup pintu masuk perjalanan internasional selama PPKM Darurat.

Legislator: Keberadaan Layanan Telemedicine Bikin Pasien Isoman Tenang

Program obat dan konsultasi gratis atau yang disebut layanan telemedicine dapat memberikan kenyamanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman).

Tidak Disangka, Ini Penyebab Kelangkaan Tabung Oksigen

Budi Gunadi Sadikin mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian terkait alokasi oksigen.

Setop Kekerasan Seksual di Dunia Kerja, Pemerintah Didesak Segera Ratifikasi Konvensi ILO 190

Pemerintah didesak segera meratifikasi konvensi ILO 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

Komisi IX Dukung PPKM Darurat, Meski Sudah Sangat Terlambat

Komisi IX DPR RI mendukung kebijakan PPKM Darurat meski kebijakan tersebut dinilainya sudah sangat terlambat.

PPKM Darurat Jangan Jadi Kebijakan Mandul!

" Pemerintah harus menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan. "

PPKM Darurat di Tengah Menggilanya COVID-19, Terlambatkah?

Legislator menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di pulau Jawa dan Bali sudah terlambat.

PPKM Darurat Resmi Diberlakukan Jawa- Bali, Pemda Diminta Bertindak Lebih Tegas

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Pemda harus tegas menegakkan aturan bagi para pelanggar protokol kesehatan