DPR Ingatkan Pemerintah Segera Realisasikan Anggaran Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Pemerintah terkait realisasi anggaran Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Pemerintah terkait realisasi anggaran Pemilu 2024.
Politikus PDI-P Dapil Sumatera Utara III itu menjelaskan, para honorer Satpol PP tersebut telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun sebagai tenaga honorer.
Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan
Menurut Anwar, kampanye politik di lingkungan kampus merupakan arena intelektual memiliki dampak positif untuk menguji kemampuan setiap kontestan Pemilu.
Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyoroti usulan Walikota Depok yang meminta agar wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi masuk ke Jakarta Raya.
Guspardi Gaus merespons usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar daerah penyangga disatukan ke wilayah Jakarta menjadi daerah Jakarta Raya.
Diperlukan pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap
Hal itu terungkap pada saat Guspardi melakukan kunjungan kerja ke provinsi Jambi untuk memastikan penanganan yang dilakukan ATR/BPN kanwil provinsi Jambi.
Sudah diperkirakan manuver politik akan berlangsung ketat. Pasalnya, partai-partai politik sudah mulai terbuka untuk menjalin kerja sama.
Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati penentuan ibu kota untuk tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua yang diatur dalam tiga rancangan undang-undang.
Menurut Guspardi, Holywings memang sepantasnya ditutup karena sudah acap kali membuat permasalahan.
sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat kerja bersama Komisi II untuk membahas pembentukan tiga provinsi di Papua.
Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bisa memetakan berbagai potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam setiap tahapan.
Komisi II DPR RI telah melakukan rapat internal guna membahas mengenai calon nama anggota DKPP. Ada tiga nama yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam PKPU tersebut, membahas tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Salah satunya terkait masa kampanye selama 75 hari.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti penetapan durasi masa kampanye yang ditetapkan oleh DPR
Anwar Hafid menilai perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mengatasi polemik penjabat (Pj) kepala daerah yang diusulkan gubernur.
Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tapi juga banyak mengundang konflik sosial.
Menurutnya, rapat konsinyering tersebut dimaksudkan sebagai upaya mencari kesepahaman dan kesepakatan tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.