Ketua MPR Dukung Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak Dengan Kementerian Keuangan
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tag Kementerian keuangan
Wow... Ada 1.119 Crazy Rich Di Indonesia, Kena Pajak 35 Persen
Terdapat lapisan kelima yang merupakan golongan baru untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif PPh 35 persen.
Batas Pengenaan PKP Naik, Kini Pekerja Dengan Gaji Rp5 Juta Wajib Bayar Pajak
Aturan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
Sri Mulyani: Kinerja Perekonomian Indonesia Ditopang Capaian Ekspor
Indonesia membukukan neraca perdagangan surplus USD5,7 miliar pada Okrober 2022. Tren surplus terus berlanjut hingga memasuki bulan ke-30.
Kemenkeu Gelar The 24th AVA Congress Tahun 2022 Bangun Sinergi di Kawasan ASEAN
Kemenkeu berupaya untuk mengakselerasi profesionalisme penilai agar menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
Ciptakan Kepercayaan Masyarakat, Kemenkeu Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
Menkeu berharap Itjen Kementerian Keuangan bisa terus menjadi institusi yang dapat diandalkan dan memberikan assurance dalam mengelola keuangan yang baik.
GAPPRI: Data Prevalensi Perokok Tak Relevan Lagi Jadi Alasan Kenaikan Tarif CHT
Ketua GAPPRI Henry Najoan berpendapat bahwa kenaikan CHT itu akan semakin memberatkan pelaku usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.
Kemenkeu Sebut Kenaikan Tarif Cukai Rokok Tidak Akan Berdampak Pada PHK
Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak akan berakibat kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Scarring Effect Pasca Pandemi, Wamenkeu: Belum Bisa Diprediksi Kapan Berakhir
Mengapa tidak bisa di prediksi? sebab scarring effect akibat pandemi Covid 19 berdampak kepada psikologi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan.
Kemenkeu Beberkan 4 Aspek Pertimbangan Kebijakan Cukai Rokok
Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan bahwa sebelum pemerintah meresmikan kebijakan cukai rokok ada 4 aspek yang harus diperhatikan dan diperhitungkan.
DJKN Akui Masih Ada BMN Hulu Migas yang Belum Punya Sertifikat
Purnama T Sianturi: ada sebagian kecil atau aset atau BMN hulu migas yang dimiliki oleh negara, namun belum memiliki sertifikat atau beralih kepemilikan lahan.
DJKN Sebut Nilai BMN Hulu Migas Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir
Purnama T Sianturi mengungkapkan nilai barang milik negara (BMN) digunakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas saat ini mencapai Rp577,71 triliun di akhir 2021.
Kementerian Keuangan Sebut dalam Waktu Dekat Tidak Akan Keluarkan SUN Euro Bond
Luky Afirman mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan melakukan penerbitan surat utang dalam bentuk valuta asing.
Mantap! Bansos Sembako dan PKH untuk Cair Minggu Depan!
Bantuan sembako dan program keluarga harapan dikabarkan akan segera cair minggu depan sebesar Rp11,2 triliun
Catat! Alokasikan PMN Rp258 Miliar, PLN Targetkan Aliri 97 Desa Terpencil di NTT Tahun Ini
PT PLN (Persero) menargetkan penyaluran listrik pada 97 desa terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun ini. Ini selengkapnya.
Staf Ahli Menkeu: Penurunan Ekonomi Tak Hanya di Indonesia, Tapi Seluruh Dunia
Suminto mengatakan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi tantangan utama yang cukup besar, terutama oleh para pemain sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
DJP bekerjasama dengan Startup Pajakind Sosialisasi Pajak ke UMKM
Untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan penerimaan pajak sampai akhir tahun ini, tentu dibutuhkan banyak upaya khususnya dengan melakukan edukasi perpajakan.
Kemenkeu Sebut Baru ada 502 Laporan Penganggaran Belanja Wajib Daerah
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu telah menerima laporan penganggaran belanja wajib dari 502 Pemerintah Daerah sebagai syarat penyaluran DAU maupun DBH.
Neraca Perdagangan Cetak Rekor Ekspor Terbesar Sepanjang Sejarah!
Kinerja ekspor diperkirakan melanjutkan pertumbuhann. Pemerintah akan terus mewaspadai dan memitigasi dampak risiko global secara menyeluruh.
Anak Buah Menkeu: PUPN Tangani 45.524 Berkas Kasus Piutang Negara
Kemenkeu: 45.524 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan total nilai outstanding sebesar Rp170,23 triliun yang diurus oleh PUPN hingga September 2022,
© Copyright 2023. PT. Akurat Sentra Media.