DPR Lanjutkan Bahas Perppu Ciptaker, Aneh Bin Ajaib
DPR melanjutkan pembahasan Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu yang sudah kehilangan momentum.
DPR melanjutkan pembahasan Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu yang sudah kehilangan momentum.
PHK akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Sikap Ketum PKB Cak mendukung pembentukan empat provinsi baru di Papua kontraproduktif dengan wacana penghapusan pilgub.
Diperkirakan ada 100 ribu orang gabungan tiga organisasi perangkat desa itu dalam aksi hari ini di depan gedung DPR, Jakarta.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengawasi langsung peredaran jajanan 'Chiki Ngebul'
Formappi menyoroti lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di DPR RI
Komisi Yudisial akan mengusulkan rencana penyadapan secara mandiri ke DPR RI guna mengawasi kinerja hakim
Sri Mulyani meyakini, RUU PPSK ini akan mencapai tujuan reformasi sektor keuangan Indonesia, untuk masa depan RI yang lebih sejahtera.
Agenda pertama Rapat Paripurna DPR adalah Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU PPSK.
jumlah SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini mencapai 569 mesin yang tersebar di 237 lokasi
Salah satu pasal kontroversial yang menyangkut kebebasan berpendapat telah dicabut.
Apa yang disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis tidak sesuai dengan catatan.
Indra belum bisa memastikan pukul berapa rapat paripurna akan digelar.
Setelah Bamus menugaskan, Insya Allah Komisi I langsung siap mengadakan fit and proper test calon Panglima TNI.
Secepatnya surpres akan diteruskan kepada Komisi I.
Siapapun nama yang dipilih Jokowi merupakan hak prerogatifnya sebagai Presiden.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa dua perusahaan startup, GoTo dan RuangGuru.
Surat presiden (surpres) perihal nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa masih dinanti-nanti oleh DPR RI.
Ajang KTT G20 berhasil membuat Indonesia menjadi sorotan karena sukses mengemas acara dengan semenarik mungkin.
Tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otono