Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus menegaskan persoalan yang terjadi di Lombok Barat bukanlah persoalan SARA.
Diah Pitaloka mengakui bahwa program moderasi beragama belum berjalan di tengah masyarakat, baru sebatas di lingkungan Kementerian Agama.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Nusa Tenggara Barat, Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang bertikai di Lombok Barat.
DPR RI Komisi VII merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining yang belum melakukan kegiatan produksi 24 tahun.
Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua mengklaim bahwa masyarakat Papua menyambut baik tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Yan Mandenas menghimbau masyarakat Papua menyambut pembentukan provinsi baru di Papua yang telah diprogramkan pemerintah pusat sesuai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022 lalu
Gus Muhaimin menilai bahwa perang Rusia dan Ukraina menjadi ancaman serius terhadap perekonomian Indonesia.
Komisi VIII DPR-RI terus berupaya agar negara selalu memberikan perhatian dan perlindungan serius terhadap fakir miskin.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hadir dalam upacara hari ulang tahun (HUT) Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarya ke-60
Sufmi Dasco Ahmad menjadi inspektur upacara dalam upacara HUT Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarya ke-60.
Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menduga pemerintah kalah dari oligarki sehingga peraturan larangan Ekspor CPO yang dibuat hanya menjadi macan kertas.
Jumlah tersebut naik dari alokasi anggaran APBN sebelumnya yaitu Rp154 triliun atau naik sekitar Rp152,5 triliun
PMK pernah menjangkit ribuan hewan ternak yang ada di Indonesia era 1960an dan 1980an.
belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, manfaatnya nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia
Puan yakin, dengan gotong royong seluruh elemen bangsa, Indonesia bisa segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
Banggar DPR RI juga menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun
Revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengatur penggunaan sistem digitalisasi manajemen ASN.
Komisi IX DPR berencana mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beserta jajaran yang terkait dalam rapat kerja (raker)
Nurhuda mengatakan, RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia akan mengatur secara rinci terkait langkah-langkah perlindungan terhadap kelompok lansia.