Kebijakan DMO dan DPO Berisiko Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation menimbulkan risiko ketidakpastian dan inefisiensi perdagangan minyak sawit mentah.
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation menimbulkan risiko ketidakpastian dan inefisiensi perdagangan minyak sawit mentah.
Ombudsman meminta Kemendag melakukan reformulasi kebijakan DMO serta melakukan pengkajian secara komprehensif.
DPR mendesak Kementerian ESDM merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Bos ASPEBINDO mengatakan BLU akan sangat berdampak pada perusahaan yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar khususnya di industri non-kelistrikan.
Mantan Sesmen BUMN Muhammad Said Didu menilai jika ekspor CPO hingga akhir Minggu ini belum lancar maka akan mempengaruhi harga TBS petani.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan agar para pengusaha menaati aturan DMO dan DPO minyak goreng.
Kemenperin: Kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk Crude Palm Oil (CPO) bakal berlaku pada 31 Mei 2022.
Pemerintah berencana meningkatkan DMO batu bara dari 25 persen menjadi 30 persen untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik dan industri
ICE: disatu sisi, kebijakan DMO diharapkan menjadi jurus paksa pemerintah terhadap eksportir agar memasok kebutuhan dalam negeri jika ingin mendapat PE.
Pemerintah mengesahkan PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.
Associate Researcher CIPS Krisna Gupta mengatakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau export ban tidak efektif atasi kenaikan harga minyak goreng.
Pemerintah menaikkan persentase kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak goreng diubah dari yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.
Legislator: Jadi saya rasa di BUMN, khususnya PT Bukit Asam, tidak ada masalah terkait dengan DMO kepada PLN, dan nanti yang di swasta juga harus begitu.
izin ekspor hanya akan diberikan kepada perusahaan yang sudah memenuhi kebutuhan untuk dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO)
untuk memenuhi kebutuhan HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM
realisasi produksi batu bara sampai akhir tahun 2021 sebesar 611,76 juta ton
Legislator meminta Kementerian ESDM membuka data perusahaan batu bara, yang tidak patuh terhadap ketentuan kewajiban pasokan ke dalam negeri atau DMO.
Legislator: kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakan aturan DMO.
Pemerintah diminta tetap memberlakukan aturan DMO atau prioritas penjualan di dalam negeri bagi komoditas batu bara.
Ini lantaran kekurangan pasokan batu bara, akibat produsen batu bara lebih memilih ekspor karena harga jual yang tinggi.