tag: Abhan

Ketua Bawaslu Minta Paslon Pemenang Pilkada Tidak Euforia Berlebihan

Abhan khawatir euforia kemenangan yang berlebihan dapat memicu terjadinya kerumunan sehingga menyeba

Bawaslu RI Imbau Paslon Pemenang Pilkada Tetap Patuhi Prokes

Partai politik pengusung harus bisa mengendalikan pendukungnya masing-masing.

Pesan Abhan kepada Bawaslu Daerah: Tidak Tegas Tiap Pelanggaran Pemilihan

Bawaslu juga akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban alat peraga kampanye

Tutup Celah Kecurangan Peserta Pilkada, Bawaslu Mantapkan Patroli Pengawasan

Bawaslu meluncurkan Patroli Pengawasan Pilkada 2020.

Bawaslu: Keberhasilan Pilkada 2020 Harus Jadi Komitmen Bersama

Seluruh pihak punya peran penting mensukseskan Pilkada

Lembaga Indekstat Nilai Ada Kerawanan Pilkada Serentak Diselenggerakan di Tengah Pandemi

Bawaslu akan melakukan penyesuaian metode dan penjadwalan kegiatan ketika Perppu sudah dikeluarkan.

Berharap Pilkada Tahun Ini Tak Ada Praktik Mahar Politik

Sejauh ini, bawaslu belum menerima laporan money politic dari masyarakat.

Bawaslu-Mendagri Koordinasi Terkait Netralitas ASN di Pilkada 2020

Kepala daerah diminta untuk tidak melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPU dan Bawaslu Hadir dalam Sidang Etik Wahyu Setiawan di KPK

Kami mendapat undangan untuk sidang pertama atas pengaduan kami terkait saudara Wahyu Setiawan

Ketua Bawaslu Ingatkan Kepala Daerah Tak Mutasi Pejabat Jelang Pilkada

Harapannya proses tahapan ini bisa berjalan dengan baik.

Bawaslu Ingin Kolaborasi dengan Media Dalam Berantas Hoaks

"Persoalan ujaran kebencian itu dalam kampanye sangat besar."

Putusan MK Soal Eks Koruptor, Bawaslu Minta KPU Revisi PKPU

Namun, saat ditanyai soal kesetujuannya, Abhan enggan menjawab.

Soal Eks Koruptor Maju Pilkada 2020, Bawaslu: DPR Harus Revisi UU Pilkada

Abhan juga mengatakan, pihaknya, mendorong DPR RI untuk melakukan revisi terbatas pada UU Nomor 10 T

Bawaslu Koordinasi dengan Kemendagri Terkait Daerah yang Belum Tandatangani NPHD

Anggaran yang telah NPHD itu sebesar Rp 2,214 triliun.

Minta DPR Segera Revisi UU Pilkada, Bawaslu: Revisi UU KPK Aja Cepat

Soal napi koruptor itu kan harus dipertegas di UU itu kan.