News

Syarat Dokumen yang Harus Dibawa saat Naik Pesawat Selama PSBB


Syarat Dokumen yang Harus Dibawa saat Naik Pesawat Selama PSBB
Para penumpang saat menunggu kedatangan pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Senin (23/12/2019). Puncak arus libur di Bandara Soetta akan jatuh pada 20 dan 29 Desember 2019, sedangkan puncak arus balik jatuh pada 5 Januari 2020. Selain itu, peningkatan jumlah penumpang pesawat diprediksi meningkat sebesar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau sebanyak 3,48 juta penumpang (pada periode 19 Desember 2019-6 Januari 2020) (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pandemi virus corona yang melanda Indonesia membuat pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian jarak jauh. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus, terlebih di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski begitu, pemerintah akhirnya memberikan pelonggaran bagi masyarakat untuk tetap bisa menggunakan sarana transportasi. Namun penggunaan sarana transportasi ini harus memenuhi syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, ada beberapa orang dengan kriteria tertentu yang tetap diizinkan melakukan penerbangan.

Salah satunya transportasi udara, PT Angkasa Pura (AP II) mengatakan jika masyarakat tidak bisa sembarangan menggunakan pesawat untuk berpergian. Calon penumpang wajib mengikuti syarat-syarat agar diizinkan terbang.

Berikut isi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi syarat dan kriteria orang bepergian menggunakan transportasi pesawat di masa PSBB.

1. Bagi pekerja yang bergerak di lembaga pemerintah atau swasta

- Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, Kepolisian RI yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2

- Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja/organisasi nonpemerintah/lembaga usaha yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor

- Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan

- Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat

- Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)

- Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan)

2. Bagi perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia

- Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)

- Menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan dari tempat lain

- Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia)

- Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan

3. Bagi repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah

- Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal)

- Menunjukkan surat keterangan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau surat keterangan dari perwakilan RI di luar negeri (untuk pemulangan dari luar negeri)

- Menunjukkan surat keterangan dari universitas atau sekolah (untuk mahasiswa dan pelajar)

- Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan

- Proses pemulangan harus dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan universitas

Lebih lanjut, dari kriteria dan syarat di atas, ada peraturan tambahan yang diberikan khususnya bagi penumpang dengan ke Jabodetabek.

Untuk setiap penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Jabodetabek wajib menunjukkan Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). Angkasa Pura II selaku operator Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan posko pemeriksaan (checkpoint) yang berguna untuk memenuhi ketentuan SIKM tersebut.

"Pengajuan SIKM dapat dilakukan secara online saat calon penumpang pesawat berada di kota asal keberangkatan. Kami informasikan di Bandara Soekarno-Hatta tidak terdapat meja atau pos pengajuan SIKM," ujar Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin dalam siaran pers pada Selasa (26/5).

Adapun untuk mendapatkan SIKM, calon penumpang harus mengajukan SIKM secara online. Bisa diakses melalui situs corona.jakarta.go.id. Dalam situs tersebut terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi DKI Jakarta, hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.[]