News

Syarat Awal Belum Lengkap, Sidang Sengketa Informasi Hasil TWK KPK Ditunda

Gede meminta kepada KPK untuk betul-betul mempelajari seluruh permintaan informasi yang dimohonkan.


Syarat Awal Belum Lengkap, Sidang Sengketa Informasi Hasil TWK KPK Ditunda
Gedung KPK (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Sidang sengketa informasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diundur pekan depan. Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta baik pemohon maupun termohon harus melengkapi persyaratal awal.

Penundaan itu diambil majelis hakim, karena pihak pemohon yakni Freedom Information of Network Indonesia (FOINI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun pihak termohon Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta KPK dinilai belum melengkapi persyaratan awal.

"Saya menyarankan agar para pihak pemohon dan termohon agar melengkapi surat kuasa yang tadi ketua minta," kata Ketua Majelis Komisioner KIP Gede Narayana, sebagaimana dikutip dalam siaran streaming chanel youtube Komisi Penyiaran Pusat, Senin (13/9/2021).

Gede meminta agar KPK menyelesaikan surat kuasa terkait sengketa informasi untuk segera menyerahkannya kepada KIP. Hal ini dilakukan agar KPK bisa menjelaskan secara rinci, tidak memberikan informasi hasil TWK kepada pihak termohon.

Selanjutnya, majelis hakim menilai jika administrasi yang dilayangkan FOINI yang menunjuk Arief Adiputro sebagai perwakilan pemohon tidak memiliki legal standing yang akurat selaku pemegang kuasa, termasuk perwakilan ICW Lalola Ester.

"Itu yang untuk sidang berikutnya supaya semua dokumen disiapkan, jadi bisa kita cepat sidang,” kata Gede.

Gede meminta kepada KPK untuk bisa betul-betul mempelajari seluruh permintaan informasi yang dimohonkan tersebut. Hal ini dilakukan agar proses persidangan sengketa informasi yang dimohonkan pegawai KPK nonaktif berjalan efektif.

"Supaya sidang efesien, efektif, dan cepat terutama khusus kepada termohon untuk menyiapkan segala sesuatunya,” kata Gede.

Gede lantas menskors sidang sengketa informasi tersebut. Dia memberikan waktu satu minggu kepada KPK, untuk kembali hadir dalam persidangan.

Sebelumnya, 11 pegawai KPK nonaktif yang menggugat keterbukaan informasi kepada KIP. Gugatan ini diajukan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi atas hasil TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing pegawai yang mengajukan permohonan informasi dapat memperoleh data data pribadi seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan ini,” ujar perwakilan pegawai KPK nonaktif, Hotman Tambunan beberapa waktu lalu. []