Ekonomi

SWI Ungkap Penyebab Pinjol Ilegal Terus Bermunculan

SWI Ungkap Penyebab Pinjol Ilegal Terus Bermunculan
Ilustrasi pinjaman online (avrist.com)

AKURAT.CO, Data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 3.784 platform peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal telah dibekukan.

Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing menyatakan kehadiran ribuan pinjol tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat membutuhkan akses pendanaan yang tidak bisa dicapai secara formal. Bahkan dana pinjaman juga digunakan untuk mendanai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik masyarakat.

“Jadi kalau ada masyarakat kita yang mengatakan pinjaman online ini menyengsarakan, itu karena mereka terjebak di pinjaman online ilegal,” jelasnya dalam seminar secara virtual, Jumat (11/2/2022).

baca juga:

Menurut dia, para penyedia jasa pinjol memanfaatkan kenutuhan akan dana tambahan yang besar untuk mengelabui masyarakat. Pasalnya seringkali pinjol memberikan suku bunga yang tinggi, tenor pembayaran yang besar, denda yang tidak terbatas hingga teror dan intimidasi. “Ini bisa dibayangkan bagaimana besarnya potensi mereka merusak masyarakat kita dengan memberikan pinjaman-pinjaman yang tidak masuk akal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Tongam menjelaskan penyebab masih maraknya pinjol ilegal di Indonesia. Padahal pemerintah telah menindak hingga memblokir ribuan perusahaan ilegal tersebut.

Menurut dia ada dua faktor yang mempengaruhi, pertama dari sisi perusahaan. Kemudahan penggunaan digital seperti membuat website hingga aplikasi menjadi penyebab utama pinjol ilegal seakan tidak pernah habis.

“Kalau lihat dari sisi pelaku, saat ini memang sangat mudah membuat situs web, aplikasi, mengirimkan pesan melalui SMS, media sosial, yang memang penawaran ini sangat mudah diterima masyarakat kita yang rata-rata punya android saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa umumnya para perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi melalui digital menggunakan server yang berlokasi di luar negeri. Hal itu, kata Tongam, membuat otoritas kesulitan untuk membasmi pinjol ilegal secara keseluruhan.

“Memang ini menjadi sangat kompleks dan mempunyai kesulitan tersendiri bagi kita tentunya untuk memblokir. Karena kita blokir hari ini, dia bisa jadi ganti nama nanti atau bikin baru lagi,” katanya.

Kemudian faktor kedua datang dari masyarakat sendiri. SWI, kata dia, membagi dua kelompok masyarakat berdasarkan aduan yang diterima. Kategori pertama ialah minimnya literasi masyarakat mengenai aturan pinjaman online. Sebab masyarakat cenderung mudah ditipu dengan tautan pinjol yang hadir di sosial media maupun melalui aplikasi perpesanan.

“Misalnya SMS, dia langsung klik, isi datanya, dapat pinjaman, mereka terjebak,” ucap dia.

Kemudian kategori yang kedua ialah masyarakat yang sudah mengetahui status ilegal dari pinjol tersebut namun terpaksa meminjam dana. Adapun alasannya, sambung Tongam, lantaran kebutuhan  dana mendesak namun tidak mendapatkan akses yang legal.

“Karena dia butuh uang saat ini, tidak punya sumber pendanaan, sudab pinjam di mana-mana tidak bisa. Di tetangga tidak ada, mertua tidak ngasih. Ya itu terpaksa masuk ke sana mereka. Bisa kita bayangkan, sangat mengkhawatirlan kita dan sangat berbahayanya,” tutupnya.[]