Ekonomi

Susutkan Angka COVID-19, Peneliti Sarankan Pemda Dongkrak Testing dan Tracing

Pengamat sarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing atau pemeriksaan dan pelacakan untuk menyukseskan PPKM Mikro


Susutkan Angka COVID-19, Peneliti Sarankan Pemda Dongkrak Testing dan Tracing
Warga melakukan pemeriksaan kesehatan saat mengikuti vaksinasi COVID-19 di Gereja Paroki St Stefanus, Cilandak, Jakarta, Jumat (2/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing atau pemeriksaan dan pelacakan untuk menyukseskan PPKM Mikro.

Menurut dia, testing dan tracing ini sangat penting untuk memahami skala penularan supaya sumber daya bisa diarahkan secara tepat dalam usaha pengendalian COVID-19.

"Semakin tinggi angka kasus terkonfirmasi, maka semakin "merah" daerahnya. Namun kalau jumlah kasus yang sedikit lantaran minimnya testing dan tracing, maka sangat berbahaya, karena kesannya zona hijau tetapi banyak kasus positif yang tidak terdeteksi,” ujar Andree dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Andree menjelaskan, minimnya kasus terkonfirmasi dari pelaksanaan testing dan tracing menjadi salah satu penyebab gelombang kedua pandemi sulit terbendung.

Ia bahkan menduga beberapa daerah telah menemukan celah dari penerapan sistem zonasi dengan sengaja menurunkan angka pemeriksaan agar tingkat penularan terlihat lebih rendah.

Untuk mencegah perilaku ini, pemerintah telah berencana mengubah sistem penentuan zonasi menjadi berdasarkan positivity rate atau persentase jumlah kasus positif.

Oleh karena itu, ia menyambut baik kebijakan tersebut karena jumlah tes dan positivity rate lebih sesuai bagi penerapan skema PPKM Mikro yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi dalam pengambilan kebijakan.

Andree juga menilai penanganan pandemi selama ini masih lemah di sisi testing dan tracing, terlihat dari dana yang hanya sebesar Rp4,08 triliun dari total anggaran penanganan COVID-19 2021, yakni sejumlah Rp185,98 triliun.

Angka tersebut lebih kecil dari alokasi vaksinasi senilai Rp58 triliun dan Rp59,1 triliun untuk pengobatan.

Sumber: Antara