News

Susah Dapat Informasi KIP Anjurkan Wartawan Lepas Atribut


Susah Dapat Informasi KIP Anjurkan Wartawan Lepas Atribut
Kamsul Hasan selaku Ketua Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta saat memaparkan UU no 40 tentang kerja kerja jurnalistik (AKURAT.CO/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Hendra J Kede meminta seluruh pekerja pers mencopot atribut pers dan menjadi Warga Negara Indonesia biasa jika dalam meminta informasi kepada Badan Publik (BP) ditolak.

 
Hal tersebut sudah tertulis pada Undang-undang (UU) Nomor 14 tentang Badan Publik wajib memberikan keterbukaan informasi atau dokumen kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi atau dokumen tersebut.
 
"Tapi perlu diingat, menurut UU Nomor 14 bahwa keterbukaan informasi itu siapa saja yang meminta kepada BP harus di berikan dan dijelaskan," ungkap dia di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
 
Ia juga menuturkan, semua BP bisa diminta data atau dokumennya, sekalipun Presiden, wajib hukumnya memberikan informasi jika dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
 
"Seluruh BP dari mulai Pemerintahan, partai politik, perusahaan BUMN, LSM, bahkan Presiden sekalipun, boleh Anda minta datanya," tegas dia.
 
Jika tidak diberikan, lanjut dia, masyarakat bisa melaporkannya kepada KIP untuk selaku yang berwenang dalam hal ini untuk disengketakan, 
 
"Karena semuanya berstatus terbuka tetapi ada yang terkecualikan. Nah, yang terkecualikan itu harus melalui proses uji kompetensi sesuai pasal 17," katanya.
 
Sementara untuk kerja pers, jika tidak dapat informasi yang dibutuhkan terhadap BP, maka disarankan untuk memintanya ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Karena PPID bertanggung jawab akan hal tersebut. 
 
"Untuk pers jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari BP, maka langsung saja ke PPID ya," pungkas dia.[]