News

Survei LSI: Kejagung dan Polri Paling Rendah Lakukan Pemberantasan Korupsi

Survei LSI: Kejagung dan Polri Paling Rendah Lakukan Pemberantasan Korupsi
Direkur Eksekutif Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan. (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil penelitiannya terkait persepsi korupsi dan evaluasi pemberantasan rasuah menurut masyarakat atau pemuka opini (opinion makers). Survei dilaksanakan pada 20 Desember 2020 hingga 25 Januari 2021 terhadap 1.000 responden yang dipilih secara acak.

Hasil survei menyimpulkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  adalah lembaga paling rendah dalam penanganan kasus korupsi selama dua tahun terakhir. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dinilai efektif dalam penanganan korupsi.   

"Paling banyak dinilai efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi ialah, KPK, kemudian ORI, BPK, Presiden, BPKP, dan Mahkamah Agung (MA)," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparan hasil survei melalui virtual, Minggu (7/2/2021).

baca juga:

"Sedangkan lembaga lain lebih rendah yakni Kejaksaan Agung, Polisi, Pemerintah Daerah, dan DPR/DPRD," sambungnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, penilaian terhadap kinerja KPK pada saat ini terbelah menurut sejumlah responden. "Karena yang puas dengan kinerja KPK sekitar 48%, dan yang tidak puas 51.1%," ujarnya. 

Ia menuturkan, bagi kelompok akademisi lebih banyak menilai sangat puas/puas dengan kinerja KPK. "Begitu pula dengan kelompok zona Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY, dan lainnya," sambungnya.

Sementara, kata Djayadi, kelompok Ormas dan Media Massa, kemudian zona Sumatera, DKI Jakarta, dan Jawa Timur kebanyakan menilai tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja KPK.

Akan tetapi, lanjut dia, mayoritas pemuka opini menilai KPK sangat baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

"Dan yang paling rendah dinilai adalah kinerja KPK dalam tindakan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi," tuturnya.