Tech

Survei Grab: 91 Persen Pengguna Dukung GrabWheels di Jakarta


Survei Grab: 91 Persen Pengguna Dukung GrabWheels di Jakarta
Head of Public Affairs of Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno (pojok kanan) di pelataran luar gedung FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019) (AKURAT.CO/Yusuf Tirtayasa)

AKURAT.CO, Pasca adanya larangan pengguna otoped di jalan raya, Grab Indonesia melakukan survei mengenai dampak sosial dari layanan GrabWheels. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan 3.107 responden di Jakarta.

Pihaknya menjelaskan, 28 persen atau 858 orang merupakan pelanggan GrabWheels. Sedangkan 72 persen atau 2.249 sisanya bukanlah pengguna layanan tersebut.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Grab mengklaim 9 dari 10 masyarakat Jakarta mendukung kehadiran layanan otoped listriknya.

Survei yang dilakukan pada Kamis (28/11/2019) itu mencatat, sebanyak 91 persen pengguna mendukung adanya GrabWheels di Jakarta. Sementara 45 persen dari keseluruhan responden mendukung apabila dilakukan peningkatan pelayanan.

Kemudian, sebanyak 75 persen responden setuju bahwa otoped listrik milik perusahaan tersebut meningkatkan persepsi masyarakat mengenai kota ramah lingkungan dan inovatif.

Survei tersebut juga mencatatkan 72 persen pengguna akan kembali menggunakan moda transportasi atau kendaraan beremisi jika tidak ada GrabWheels.

Di sisi lain, sebanyak 59 persen dari keseluruhan responden diklaim setuju akan meninggalkan kendaraan bermotor apabila otoped listrik tersebut tersedia lebih banyak di Jakarta.

Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah resmi melarang penggunaan skuter di jalan raya karena dianggap membahayakan pengguna skuter sendiri dan pengguna jalan lainnya. 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf, mengatakan pengguna skuter yang masih menggunakan ruas jalan raya akan langsung ditindak tegas dan diberikan sanksi.

"Iya betul, pasti ini ada sanksinya," kata Yusuf saat ditemui di FX Sudiriman Jakarta Pusat Selasa (22/11/2019).

Saat ini, regulasi penggunaan otoped listrik tersebut masih digodok oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sembari menunggu aturan tersebut, pihak kepolisian melalukan beberapa pendekatan untuk menertibkan para pengguna yang melakukan pelanggaran.