Ekonomi

Suram! Penerimaan Pajak Global Per Tahun Lenyap Rp3.360 Triliun Akibat Tergerus BEPS

Menkeu mengungkapkan penerimaan pajak global per tahun hilang Rp 3.360 triliun akibat penggerusan basis pajak (base erosion and profit shifting/BEPS).


Suram! Penerimaan Pajak Global Per Tahun Lenyap Rp3.360 Triliun Akibat Tergerus BEPS
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak global per tahun hilang Rp3.360 triliun akibat penggerusan basis pajak (base erosion and profit shifting/BEPS).

Menurutnya hal ini akibat maraknya transaksi lintas negara (cross border transactions) dan transaksi ekonomi digital (digital economy). Hilangnya basis pajak dialami semua negara sehingga menjadi kekhawatiran pemimpin G-20.

“Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat BEPS secara global diperkirakan mencapai Rp3.360 triliun per tahun,” ujarnya dalam Rapat Kerja RUU KUP dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021).

Berdasarkan penelitian di tahun 2008, praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank (bank secrecy) dan isu perbedaan tarif pajak penghasilan (PPh) badan (race to the bottom) di banyak negara atau yurisdiksi.

Penelitian di tahun 2008 menunjukkan bahwa praktik BEPS dilakukan dengan memanfaatkan isu kerahasiaan bank atau bank secrecy dan isu perbedaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atau race to the bottom, di banyak negara atau yurisdiksi.

"Agenda reformasi perpajakan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi dan perubahan dinamika global, terutama munculnya teknologi digital," tegasnya.

Selain BEPS, Menkeu menyebutkan dunia juga dihadapkan pada isu bagaimana membagi hak pemajakan yang adil atas laba usaha perusahaan berbasis digital dan beroperasi di yuridiksi yang bermacam-macam.

Ini terutama dialami negara ekonomi besar seperti Indonesia, yang hanya menjadi tujuan market bukan lokasi kantor pusat dari perusahaan-perusahaan digital tersebut.

"Indonesia dan 138 negara anggota BEPS inclusive frameworks masih masih dalam proses mencapai kesepakatan terkait pembagian hak pemajakan atas laba usaha dari kegiatan ekonomi digital. Ini harus mencerminkan asas keadilan dan harmonisasi tarif pajak melalui konsep global minimum tax (GMT)," tambahnya.

Sekadar informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyampaikan terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang pada semester I-2021 sebesar Rp48,74 triliun.

Hal itu menurutnya karena pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak baik untuk bidang kesehatan maupun dunia usaha selama pandemi Covid-19.

“Meski penerimaan APBN mengalami pemulihan, kita tetap menggunakan pajak dan perpajakan sebagai instrumen pemulihan. Belum secara full untuk collection, insentif kita berikan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (23/8/2021).

Secara rinci, insentif yang diberikan ajtara lain insentif pajak untuk bidang kesehatan yang mencapai Rp3,64 triliun, sementara insentif dunia usaha Rp45,1 triliun. Insentif dunia usaha diberikan untuk PPh 21, PPh 22, PPh 25, PPN, penurunan tarif WP Badan, dan PPh final UMKM.

Insentif PPh 21 misalnya, diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di mana sebanyak 90.858 pemberi kerja menikmati insentif ini dengan nilai Rp 1,63 triliun.

Demikian pula PPh 22 impor untuk 15.989 WP dengan nilai Rp 13,03 triliun, PPh 25 untuk 69.654 WP dengan total Rp 19,31 triliun, PPN kepada 1.564 WP dengan total 2,79 triliun, penurunan tarif PPh 35 WP badan, serta PPN DTP properti PPnBM.

"Penurunan tarif WP badan dinikmati oleh seluruh WP badan, itu berarti kita kehilangan Rp6,84 triliun. PPh final UMKM ditanggung pemerintah Rp380 miliar, insentif PMK 21 terutama untuk PPN perumahan mencapai Rp 0,16 triliun dari 709 penjual, dan PPN DTP mobil dari 5 penjual Rp930 miliar," jelasnya.[]