Ekonomi

Suplai Timpang, Vaksin Tak Merata dan Jauh dari Target Pemerintah

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengungkapkan bahwa realisasi vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih jauh dari target Pemerintah.


Suplai Timpang, Vaksin Tak Merata dan Jauh dari Target Pemerintah
Sejumlah warga mengikuti vaksinasi COVID-19 di Mal Lippo Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (19/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengungkapkan bahwa realisasi vaksinasi Covid-19 hingga saat ini masih jauh dari target Pemerintah.

Berdasarkan Data Vaksinansi Covid-19 dari laman covid19.go.id per update 21 Juli 2021 lalu, nampaknya baru ada 42,6 juta jiwa yang mendapatkan Vaksin Corona dosis pertama, sedangkan 16,6 juta jiwa yang mendapat Vaksin Corona dosis kedua dengan target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208,2 juta jiwa.

“Ini masih terlalu lambat proses vaksinasinya, baik dari jumlah maupun pemerataannya. Suplai vaksin yang telah dilakukan pemerintah lebih fokus untuk wilayah Jawa-Bali, hal itu menyebabkan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali mengalami kekurangan vaksin. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan tindakan dari kebijakan tersebut, sehingga ada pemerataan pengendalian pandemi ini melalui vaksin di seluruh Indonesia secara merata,” ucapnya di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Dirinya mengingatkan agar pemerintah sendiri yang menargetkan terjadinya kekebalan komunal atau herd immunity dengan melakukan vaksinasi.Namun sayangnya target tersebut tidak diikuti dengan pemerataan suplai vaksin di seluruh wilayah Indonesia.

Tak sampai disitu, dirinya mengutip data yang dipublikasikan oleh Juru Bicara Vaksinasi dari Bio Farma, hingga 15 Juli 2021 jumlah vaksin yang telah didistribusikan sebanyak 73.679.100 dosis.

Dari jumlah tersebut sebanyak 50.663.759 dosis di antaranya diberikan kepada daerah di Jawa-Bali, sementara 22.481.590 dosis lainnya di sebar ke seluruh daerah di luar Jawa-Bali. 

“Ini sudah jelas terjadi ketimpangan suplai vaksin di luar Jawa-Bali. Sebagai dugaan awal, kondisi ketimpangan ini tentunya dapat menyebabkan terhambatnya program vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah. Di Sumatera Barat misalnya, untuk mencapai herd immunity dibutuhkan sekitar 4 juta dosis vaksin, tapi yang diterima Pemerintah Daerah Sumatera Barat baru sekitar 1 juta dosis saja," ucap Nevi. 

Oleh karna itu, lanjutnya, pemerintah pusat mesti meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dan relasi dengan pemerintah daerah pada persoalan penanganan pandemi ini.

Pemerintah seharusnya bisa menggandeng pemerintah daerah untuk memastikan suplai vaksin dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, karena itu amanah Pasal 25 UU Perdagangan. Permasalahannya apa yang selama ini menjadi kendala mesti dapat solusi.

Sumber: DPR RI