News

Sumber Gratifikasi Puput dan Suami Ditelisik, Deretan Pejabat Pemkab Probolinggo Diperiksa

Tim penyidik KPK tancap gas mendalami sumber gratifikasi dan kepemilikan aset Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suami Hasan Aminuddin.


Sumber Gratifikasi Puput dan Suami Ditelisik, Deretan Pejabat Pemkab Probolinggo Diperiksa
Plt Jubir KPK Ali Fikri (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Usai ditetapkan tersangka kasus pencucian uang dan gratifikasi, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas mendalami sumber gratifikasi dan kepemilikan aset Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari (PTS) dan suami Hasan Aminuddin. Pada Selasa (12/10), penyidik KPK memeriksa 11 saksi.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh para tersangka yang salah satunya bersumber dari pemberian ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo dan kepemilikian aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Ke-11 saksi yang diperiksa, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Taupik Alami, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, Kabid Mutasi BKD Kabupaten Probolinggo, Taufiqi, Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Cahyo Rachmad Dany.

Selanjutnya, Widya Yudyaningsih selaku Subbag Keuangan pada Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Nuzul Hudan selaku Fungsional Pertama Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo, Winda Permata Erianti selaku PNS dan tiga notaris masing-masing Poedji Widajani, I Nyoman Agus Pradnyana, dan Fenny Herawati.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur," kata Ali.

Diketahui, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suami Hasan Aminuddin dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Gratifikasi.

"Tim penyidik melakukan pengembangan perkara tersangka PTS ( Puput Tantriana Sari) dan Tersangka HA ( Hasan Aminuddin) dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK [tindak pidana korupsi] gratifikasi dan TPPU," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (12/10/2021).

Ali menyatakan penetapan keduanya setelah penyidik menggelar perkara. Hasilnya ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan itu didapat setelah penyidik memeriksa 17 orang saksi. Beberapa di antaranya yakni Pensiunan/ DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Nasdem, Sugito; Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro; dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono.