News

Sultan Janji Percepat Penyaluran Bansos, Siapkan Alternatif Selamatkan Pelaku Usaha

ultan menyebut Pemda DIY juga turut menyegerakan refocusing anggaran APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) secara optimal


Sultan Janji Percepat Penyaluran Bansos, Siapkan Alternatif Selamatkan Pelaku Usaha
Situasi pertokoan di Jalan Malioboro yang terpantau sepi, Sabtu (3/7/2021). (AKURAT/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan lebih mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat terdampak kebijakan PPKM darurat. 

"Pemda DIY akan lebih mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, baik berupa uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam agenda Sapa Aruh, Rabu (21/7/2021).

Dengan kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai 25 Juli 2021 ini, Sultan menyebut Pemda DIY juga turut menyegerakan refocusing anggaran APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) secara optimal. Dengan merealokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi COVID-19.

"Serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan. Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok," imbuhnya.

Refocusing APBD dan Danais hampir usai, menyisakan beberapa detail yang harus diteliti kembali. 

Lebih jauh, Sultan menuturkan khusus untuk penyaluran bantuan kepada pelaku usaha maupun pekerja terdampak PPKM darurat yang berasal dari dua sumber ini pihaknya menemui sedikit hambatan. 

Sultan mengakui ada kendala dalam proses pendataan yang diperkirakan bisa memakan waktu cukup lama.

"Kalau membantu UMKM, membantu pekerja yang mungkin putus (hubungan kerja), yang dirumahkan dan sebagainya, kalau satu per satu mau selesai sampai kapan," sebutnya.

Maka dari itu pihaknya mempertimbangkan upaya alternatif dengan mencoba untuk meminta asosiasi atau koperasi yang menaungi para pelaku usaha maupun suatu kelompok pekerja untuk melakukan intervensi. 

"Misalnya dari PKL, misalnya Malioboro yang tahu (anggotanya) ketua asosiasinya, bisa nggak bantuan itu kepada koperasi," kata Sultan.

"Karena rata-rata mereka punya koperasi. Apakah tidak bisa lewat mereka," tambahnya.

Bantuan itu, oleh asosiasi atau koperasi akan disalurkan dalam wujud utang dengan bunga seminimal mungkin dan bisa dilunasi lewat cicilan.

Bantuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai modal usaha kembali sementara uluran tangan dari pemerintah berproses. 

Sultan meyakini upaya ini bakal cukup meringankan beban mereka yang terdampak kebijakan PPKM darurat. Selain itu prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.

"Nanti bisa itu jadi memperkuat modal mereka sendiri. Bukan sekali habis. Mungkin ini pilihan-pilihan untuk mempercepat proses, jangan sampai nanti (PPKM) darurat itu selesai, bantuan itu belum terealisasi," pungkasnya. []