News

Sultan HB X Sebut Sempat Minta PPKM Darurat Ditunda, Ini Alasannya

Menurutnya, dampak pembatasan mobilitas sangatlah berat bagi masyarakat


Sultan HB X Sebut Sempat Minta PPKM Darurat Ditunda, Ini Alasannya
Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (15/2/2021) (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku pernah meminta pelaksanaan kebijakan PPKM darurat untuk ditunda sementara waktu. Menurutnya, dampak pembatasan mobilitas sangatlah berat bagi masyarakat.

Sultan menilai, PPKM darurat dengan PSBB yang diberlakukan awal pandemi COVID-19 muncul pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. 

"Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat, berupa kejenuhan yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahankan lagi. Karena, sudah melewati batas ketahanan masyarakat," kata Sultan dalam agenda Sapa Aruh, Rabu (21/7/2021).

Sultan sebagai Gubernur DIY bereaksi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat itu. Ia mengaku sempat mengusulkan supaya PPKM darurat ditunda.

"Dalam menghadapi dilema itu, saya sebagai Gubernur sekaligus Pamong Rakyat Yogyakarta, dalam posisi pertama, pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan napas bagi mereka guna mencari nafkah kembali, betapa pun sulitnya," imbuh Sultan.

"Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan 'Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi' saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda, namun tanpa mencederai tanggung-jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan Rakyat Yogya," lanjutnya.

Berangkat dari pertimbangan itu, lanjut Sultan, pihaknya akan lebih memperlancar bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Baik yang berwujud uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak.

Selain itu, turut menyegerakan refocusing anggaran APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) secara optimal. Dengan merealokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi COVID-19.

"Serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan. Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok," tandasnya. []