News

Sultan HB X Disomasi Buntut Silang Sengkarut Pendidikan di DIY

Sejumlah LSM menyomasi Gubernur DIY buntut masih maraknya pungutan liar, penahanan ijazah, dan penjualan seragam oleh sekolah.


Sultan HB X Disomasi Buntut Silang Sengkarut Pendidikan di DIY
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X . (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) melayangkan somasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X buntut masih maraknya pungutan liar (pungli), penahanan ijazah, dan penjualan seragam oleh sekolah.

AMPPY ini terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Beberapa di antaranya adalah, Institute Development and Economic Analisys (IDEA), Penggiat Pendidikan Indonesia (PUNDI), Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

"Somasi ini ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Sekretaris Sarang Lidi, Yuliani Putri Sunardi di Kantor LBH Yogyakarta, Kotagede, Selasa (9/11/2021).

AMPPY turut melayangkan somasi kepada seluruh kepala sekolah SMP, SMA/SMK negeri dan swasta di seluruh kabupaten/kota se-DIY.

Yuliani berujar, dasar pelayangan somasi ini adalah silang sengkarut dunia pendidikan di wilayah DIY yang tak pernah terselesaikan sejak 2007 silam.

Menurut Yuliani, banyak orang tua atau wali murid merasa keberatan dengan biaya pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri karena dianggap penggunaannya tidak sesuai kebutuhan dan terkesan mengada-ada. Catatan Sarang Lidi, modus ini ditemukan di seluruh SMA/SMK se-DIY dan telah dilaporkan ke Disdikpora setempat.

Pungutan tersebut, lanjut Yuliani, jelas melanggar peraturan perundang-undangan berlaku karena menurutnya satuan pendidikan dasar haram hukumnya memungut dari peserta didik atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomi. Ia berujar, praktik ini masih langgeng bahkan setelah Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelarangannya.

"Fakta di lapangan, di musim pandemi ini tidak berubah punglinya. Sangat luar biasa, padahal banyak orang tua yang kena PHK (karena dampak pandemi Covid-19). 

Pungutan era sekarang, kata Yuliani, kerap berkedok sumbangan pendidikan dengan nilai atau besaran, dan waktu pembayarannya yang ditentukan oleh pihak sekolah. Nominalnya, rata-rata Rp2 juta sampai Rp5,5 juta untuk jenjang SMA/SMK. Sedangkan SD dan SMP di bawah Rp2 juta.