News

Sukses Luncurkan Kudeta, Junta Guinea Bebaskan Lawan Politik Presiden dan Tunjuk Gubernur Militer 

Tentara Guinea telah mengonsolidasikan pengambilalihan kekuasaan dengan menempatkan perwira militer di distrik-distrik administratif. 


Sukses Luncurkan Kudeta, Junta Guinea Bebaskan Lawan Politik Presiden dan Tunjuk Gubernur Militer 
Warga bersorak pada tentara setelah pemberontakan yang menyebabkan penggulingan Presiden Alpha Conde di lingkungan Kaloum di ibu kota Conakry. (Reuters via Al Jazeera)

AKURAT.CO, Para tentara Guinea telah mengonsolidasikan pengambilalihan kekuasaan dengan menempatkan perwira militer di delapan wilayah teratas negara dan distrik-distrik administratif. 

Seperti diwartakan Al Jazeera hingga Reuters, pemimpin kudeta Mamady Doumbouya, telah menjanjikan pemerintahan transisi persatuan nasional dan 'era baru' untuk pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Namun, mantan perwira di Legiun Asing Prancis itu belum memberikan jangka waktu soal transisi pemerintahan. Ia juga tidak menjelaskan secara pasti tentang rencana lanjutannya. 

"Pemerintah yang akan dilantik adalah persatuan nasional dan akan memastikan transisi politik ini," tulisnya di Twitter, pada Selasa (7/9).

Sementara itu, dalam pengumumannya Senin (6/9) malam, militer meminta kementerian kehakiman untuk mengupayakan kebebebasan para 'tahanan politik' sesegera mungkin. 

Setelahnya pada Selasa malam, sekitar 20 lawan politik Presiden Alpha Conde dibebaskan dari tahanan, lapor kantor berita AFP.

Baca juga: Guinea Dilanda Kudeta! Tentara Culik Presiden Alpha Conde dan Bubarkan Konstitusi

Pada Minggu (5/9), pasukan khusus Guinea menahan Presiden Conde dan politisi top lainnya sebagai bagian dalam upaya kudetanya. Setelah berhasil menahan Conde, para tentara langsung mengumumkan jam malam nasional, pembatasan perjalanan, hingga rencana perubahan konstitusi. 

Tak lama kemudian, komunitas internasional langsung beramai-ramai mengecam kudeta yang disponsori oleh junta Guinea. Negara-negara Afrika Barat juga ikut mengutuk kudeta hingga mengancam akan memberi sanksi. Menyusul itu, para pemimpin regional mengusulkan pertemuan pada Rabu (8/9) guna membahas situasi politik di Guinea.