News

Sufmi Dasco: Partai Gerindra Belum Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya belum membahas perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


Sufmi Dasco: Partai Gerindra Belum Bahas Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmaddi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021). (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya belum membahas perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dasco mengatakan, Partai Gerindra masih berpatokan ketentuan dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), di mana Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Jadi sampai saat ini, kami partai Gerindra belum membahas soal jabatan presiden. Karena kita masih berpatokan dengan aturan yang ada saat ini," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). 

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) itu, sepanjang aturan belum berubah maka masa jabatan presiden paling lama dua periode.

"Presiden itu dibatasi maksimal dua periode," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga sudah memastikan tidak ada pembahasan apapun di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden - wakil presiden menjadi tiga periode. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah sejak jauh hari menegaskan bahwa tidak ada niat dirinya pribadi maupun dari unsur kalangan Pemerintah terkait hal tersebut. 

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," ucap Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/3/2021). . 

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Sama halnya seperti di Amerika Serikat yang terkenal dengan leluhurnya demokrasi, maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode. 

"Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," jelasnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co