News

Sudrajad Dimyati Diduga Terima Suap Rp800 Juta dari Pengurusan Kasasi KSP Intidana

Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati diduga menerima suap Rp800 juta untuk memenangkan persidangan terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas KSP Intidana.

Sudrajad Dimyati Diduga Terima Suap Rp800 Juta dari Pengurusan Kasasi KSP Intidana
Konferensi Pers Operasi Tangkap Tangan Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati diduga menerima suap Rp800 juta untuk menangkan persidangan di Pengadilan Negeri Semarang terkait pengurusan kasasi gugatan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Mahkamah Agung (MA).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus itu berawal saat debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana bernama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto beserta pengacara masing-masing Yosep Parera dan Eko Suparno yang kurang merasa puas dengan hasil putusan perkara yang tengah dijalaninya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kedua belah pihak kemudian merencanakan mengambil opsi kasasi di MA.

Untuk melaksanakan gugatan di MA, Heryanto dan Ivan kemudian memercayakan Yosep dan Eko untuk menjadi kuasa hukumnya. Setelah itu, Yosep dan Eko berupaya mengkondisikan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA.

baca juga:

"Yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengondisikan putusan," ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) dini hari.

Kemudian, Kepaniteraan MA Desy Yustria dipilih oleh Eko dan Yosep untuk dimintai bantuan. Desy kemudian diketahui telah diberikan uang saat ditunjuk oleh Eko dan Yosep usai diputuskan untuk membantu mereka.

Tak berhenti di situ, Desy kemudian mengajak PNS pada Kepaniteraan MA yakni Muhajir Habibie dan Hakim Yudisial Elly tri Pangestu untuk turut dalam skenario tersebut. Dua orang itu diminta untuk menjadi jembatan penyerahan uang ke majelis hakim.

Ketiga orang itu diyakini mewakili Sudrajad. Sejumlah pihak berperkara juga diyakini ada yang ikut memberikan uang kepada Sudrajad melalui antuan Elly, Desy, dan Muhajir.

"Terkait sumber dana yang diberikan YP (Yosep) dan ES (Eko) pada majelis hakim berasal dari HT (Heryanto) dan IDKS (Ivan)," tutur Firli.

Firli menyampaikan, Yosep dan Eko diyakini telah memberikan uang sebesar SGD202 ribu atau senilai Rp2,2 miliar ke Desy. Desy diketahui menerima sebesar Rp250 juta dari total uang itu. Muhajir diyakini menerima Rp850 juta. Sementara itu Elly diyakini menerima Rp100 juta.

"Dan SD (Sudrajad) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly)," ucap Firli.

Keberadaan uang itu diyakini memberikan jaminan gugatan terhadap Intidana menang. Bunyi putusannya yakni menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit.

Selain itu, total uang itu bertambah ketika PNS MA Albasri bersikap kooperatif saat dipanggil penyidik KPK untuk ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia datang sambil membawa duit Rp50 juta yang diyakini berkaitan dengan kasus ini.

Terkait dengan kasus tersebut, KPK telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

Sedangkan delapan orang lainnya yakni empat PNS di MA yaitu Desy Yustria, Muhajir Habibie, Redi, dan Albasri; dua pengacara bernama Albasri dan Eko Suparno.

Lebih lanjut, Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana bernama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto juga ditetapkan sebagai tersangka.

Meski begitu, KPK baru menahan enam tersangka saja. Sementara Sudrajad bersama dengan tiga tersangka lainnya belum dilakukan penahanan. Lembaga antirasuah berharap para tersangka dalam kasus ini yang belum ditahan, untuk segera menyerahkan diri.

"KPK mengimbau SD (Sudrajad), RD (Redi), IDKS (Ivan), dan HT (Heryanto) untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," tegas Firli.

Akibat perbuatannya, Sudrajad dan penerima lainnya yaitu Desy, Elly, Muhajir, Redi dan Albasri disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara selaku pemberi, Heryanto, Yosep, Eko dan Ivan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. []