News

Sudrajad Dimyati Diduga Bukan Kali Pertama Terima Suap Penanganan Kasus di Mahkamah Agung

Sudrajad Dimyati Diduga Bukan Kali Pertama Terima Suap Penanganan Kasus di Mahkamah Agung
Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (kiri) saat dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). Sudrajad Dimyati ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yang sebelumnya KPK telah menahan tujuh dari sepuluh tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (21/9/2022) dengan barang bukti uang 205.000 Dollar Singapura dan Rp50 juta. AKURAT.CO/AN (Antara Foto)

AKURAT.CO, Hakim Agung Sudrajad Dimyati diduga lebih dari sekali menerima suap dari sejumlah kepengurusan perkara di Mahkamah Agung. 

Sudrajad sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dia menerima suap untuk memenangkan gugatan perdata kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Intidana di Pengadilan Negeri Semarang.

"Diduga tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022).

baca juga:

Alexander menuturkan, dugaan Sudrajad menerima suap lebih dari sekali berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa penyidik. "Dan juga bukti elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara," jelas Alex.

Selain itu, kata Alex, kepengurusan perkara itu diduga juga masih melibatkan sejumlah pihak lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersamanya.

"Tentu nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan, diperoleh kecukupan alat bukti, dan menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan," ucap Alex.

Dalam perkara ini total KPK menetapkan 10 orang menjadi tersangka. 

Sudrajad disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[]