Ekonomi

Subsidi Upah untuk Peserta BPJS Salah Sasaran, Harusnya untuk Terkena PHK

Timboel Siregar menilai seharusnya Pemerintah meberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak


Subsidi Upah untuk Peserta BPJS Salah Sasaran, Harusnya untuk Terkena PHK
Warga saat menerima Bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI yang didistribusikan diruang sekolah di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, Kamis (21/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai seharusnya Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh pada 2021.bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang ter-PHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dan dipotomg upahnya. 

"Kalau Pemerintah memberikan BSU Kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya juga peserta tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha," katanya di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Ia mengatakana masih banyak pekerja yang di-PHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. menurutnya Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak.

Oleh karenanya, bila Pemerintah tetap menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, justru yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif, karena kalau nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi. 

"Lagi pula kalau pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut kemungkinan ditaruh di tabungan sehingga tidak dibelanjakan, bila diberikan kepada pekerja yang terdampak maka akan dibelanjakan. Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak. 

Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat sasaran. 

Selanjutnya Pemerintah juga seharusnya bisa memberikatahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumhakan tanpa upah atau dipotong upahnya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU. 

Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima BSU. Hal ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek kebenarannya.