News

Suap Bansos, Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Tuntutan ini disampaikan lantaran Juliari dinilai berbelit dalam memberi keterangan


Suap Bansos, Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara saat menyerahkan diri ke KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari (ISTIMEWA )

AKURAT.CO Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosia RI, Juliari Pieter Batubara.

"Menuntut menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Jaksa KPK Ikhsan Fernandi Z di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut agar Politisi PDI Perjuangan itu dihukum membayar uang pengganti senilai Rp14,5 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Juliari juga dituntut untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik usai menjalani masa tahanannya.

"Menutut hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok," kata Jaksa.

Adapun pertimbangan yang memberatkan dalam tuntutan jaksa yakni, perbuatan Juliari dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. 

"Berbelit-belit, tak mengakui keterangan, dan perbuatan dilakukan saat kondisi darurat pandemi," tegas Jaksa.

Sementara hal yang meringankan yakni, terdakwa belum pernah dihukum. 

Sebelumnya, dalam kasus ini Juliari mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menerima suap lebih sebanyak Rp 32,2 miliar dari korupsi bantuan sosial Covid-19. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari dugaan awal yaitu sebanyak Rp 17 miliar.

Sumber duit puluhan miliar tersebut di antara berasal dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebanyak Rp1,28 miliar; Ardian Iskandar Maddanatja sebanyak Rp1,9 miliar; dan Rp29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos Covid-19.

Jaksa mengatakan uang itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk menjadi penyedia sembako bansos Covid. Uang diberikan kepada Juliari melalui dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Atas perbuatannya, KPK mendakwa Juliari melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua mantan politikus PDIP itu didakwa melanggar Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.[]