Ekonomi

Anak Buah Menkeu Paparkan Dua Urgensi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis pemindahan ibu kota negra (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bakal berdampak positif bagi perekonomian dan mendorong pembangunan nasional.


Anak Buah Menkeu Paparkan Dua Urgensi Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur
Desain IKN (instagram/nyoman_nuarta)

AKURAT.CO, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis pemindahan ibu kota negra (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bakal berdampak positif bagi perekonomian dan mendorong pembangunan nasional.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya menjelaskan setidaknya ada dua urgensi yang menjadi pertimbangan pemerintah memutuskan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Urgensi pertama ialah pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pemerataan pembangunan, kata Arya, sebetulnya sudah gencar dilakukan pemerintah. Sebagai contoh ialah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, jalur kereta api di Sulawesi serta pembangunan infrastruktur transportasi seperti bandara dan pelabuhan di beberapa daerah lainnya.

baca juga:

“Ini adalah salah satu juga bagian dari strategi kita membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif dan merata di Indonesia,” kata Adya dalam Forum Merdeka Barat 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).

Selanjutnya pertimbangan kedua adalah aspek geografis. Hasil studi menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur memiliki banyak keunggulan, seperti letaknya yang persis di tengah Indonesia hingga potensi bencana alam yang rendah.

“Tentunya harapan kita pemindahan ibubkota dari Jakarta ke Kalimantan ini punya nilaintambah dari sisi bahaya kita di dalam menghadapi bencana,” ujarnya.

Dilanjutkan dia, penetapan Undang-Undang IKN perlu di dorong adanya persturan pelaksanaan yang lebih holistik. Salah satunya ialah dengan menyusun rencana induk yang detail dalam 5 tahap kedepan.

Adapun tahap pertama yang menjadi fokus pelerintah ialah target waktu yang ditetapkan hingga tahun 2024 mendatang. Hal itu juga perlu didukung dengan alokasi anggaran yang disediakan.

Dalam pembangunan IKN di tahap awal, Arya mengatakan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan pembangunan inti dari pusat pemerintahan IKN.

Mengingat penerbitan Undang-Undang IKN dilakukan setelah terbitnya UU APBN 2022 ditetapkan, maka Kemenkeu akan berupaya untuk fokus mengoptimalkan anggaran yang sudah ditetapkan.

“Jadi apakah nanti akan melalui relokasi belanja atau refocusing, yang tentunya segala upaya yang dilakukan kita tetap menjaga bagaimana penangnan Covid-nya terjamin. Pemulihan ekonomi juga tetap jalan di 2022 sekarang. Sehingga kita di dalam melakukan realokasi atau refocussing kita bisa mendapat ruang-ruang yang bisa dioptimalkan untuk mendanai IKN di 2022 ini,” ujar Arya.

Sedangkan untuk kawasan pendukung, pemerintah kemungkinan akan membuka peluang melibatkan badan usaha maupun pihaknswasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

“Terkait kebutuhannya kita sedang melakukan exercise, kembali sangat tergantung dengan rencana induk yang di susun untukntahap pertama, khsusunya di 2022,” tutupnya.[]