Ekonomi

Sri Mulyani Targetkan Secondment Mampu Kuatkan Hingga Perbaiki Kementerian Keuangan, Efektif?

Manfaat dari secondment adalah berbagai masukan mengenai reform yang memperbaiki bisnis proses, efisiensi, dan cara kerja


Sri Mulyani Targetkan Secondment Mampu Kuatkan Hingga Perbaiki Kementerian Keuangan, Efektif?
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (31/5/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan program secondment ke depannya dapat memperluas benchmarking dan referensi jaringannya sampai dengan BLU, swasta, hingga BUMN dan institusi lainnya. Selain itu, bendahara negara ini juga mengajak para peserta agar terus memperbaiki Kemenkeu dan berbakti kepada negara dan bangsa Indonesia.

" Manfaat dari secondment adalah berbagai masukan mengenai reform yang memperbaiki bisnis proses, efisiensi, dan cara kerja. Itu bagus dan harus bisa dicapture. Saya ingin ini makin dipertajam. Saya meyakini organisasi Kemenkeu itu bergerak maju terus. Dia tidak berhenti melakukan reform, memperbaiki cara kita kerja, melihat potensi-potensi, mengoreksi kekurangan kita. Individual experience itu harusnya membuat seluruh jajaran Kemenkeu menjadi lebih baik,” tutur Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Rabu (6/7/2022).

Menurutnya secondment menjadi program yang mampu menguatkan dan memperbaiki Kementerian Keuangan di tengah kondisi perekonomian dan keuangan yang semakin menantang karena dipengaruhi gejolak geopolitik, transformasi digital, pandemi Covid-19, hingga perubahan iklim. Bagi organisasi, berbagai masukan dari program secondment dapat memperbaiki proses bisnis dan kinerja organisasi.

baca juga:

" Manfaat juga diperoleh oleh secondment secara individual di antaranya berupa menambah pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman kerja pada jabatan lain, serta memperluas jaringan interaksi, " imbuhnya.

Di sisi lain, institusi Kemenkeu yang kuat dan jajarannya yang kompeten itu harus terus dibangun. Salah satunya memberi kesempatan untuk maju, makin kompeten melakukan banyak hal, tidak melihat masalah hanya dari satu sisi saja karena instrumen keuangan negara itu luar biasa pengaruhnya ke perekonomian dan kepada bangsa.

Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan IV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengaku bila negara telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp369,17 triliun selama periode 2005-2021.

Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan IV DJKN Adinugroho Dwiutomo mengatakan bila pemberikan Penyertaan Modal Negara telah meningkat signifikan sejak 2015 demi mendukung program Nawa Cita yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adi menyebut bahwa PMN sebesar Rp369,17 triliun itu terdiri dari bentuk fresh money alias dana segar, sedangkan Rp19 triliun dalam bentuk PMN non tunai.[]