Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Suatu Paksaan

Menkeu Sri Mulyani menilai transformasi digital menjadi suatu paksaan di tengah pandemi. Itu hanya dapat dilakukan apabila RI punya infrastruktur digital.


Sri Mulyani Sebut Transformasi Digital Suatu Paksaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan dalam peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Dari lelang ini sejumlah pejabat ikut secara sukarela menyerahkan barang pribadinya untuk dilelang, tercatat mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Nila S Moeloek, ikut serta mel (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai transformasi digital menjadi suatu paksaan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Namun, menurutnya hal itu hanya dapat dilakukan apabila Indonesia memiliki infrastruktur digital.

“Kita telah membangun dan transformasi digital hanya bisa dilakukan apabila Indonesia memiliki infrastruktur digital atau ICP mungkin untuk daerah Jakarta dan Pulau Jawa mayoritas sudah ter-cover namun di Indonesia masih ada lebih dari 12 ribu desa-desa yang belum memiliki koneksi ICP,” katanya dalam webinar HUT Golkar, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Untuk mewujudkan transformasi digital, Menkeu menjelaskan pemerintah akan mengejar agar tidak boleh ada satu desa yang tidak terkoneksi internet. Karena ini menjadi salah satu infrastruktur yang mendasar terutama saat menghadapi COVID-19.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan penyiaran.

“Integrasi pusat data nasional juga dilakukan di mana Bappenas akan menjadi tempat pusat data nasional,” jelasnya.

Menkeu juga mengatakan perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk mampu memahami transformasi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan talent digital kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan dan artinya perlu menyiapkan sektor pendidikan dan pendidikan vokasi.

“Dalam hal ini 600 ribu per tahun mulai dari sekarang harus bisa kita siapkan sebuah jumlah yang tidak kecil,” paparnya.

Menkeu menambahkan, dalam APBN tahun 2021 pemerintah juga mengalokasikan Rp413,8 triliun hanya untuk infrastruktur. Anggaran ini bahkan di luar anggaran pendidikan yang lebih dari Rp550 triliun dan anggaran kesehatan yang lebih dari Rp159 triliun.

Selain itu, pemerintah secara khusus menganggarkan mendekati Rp30 triliun khusus transformasi digital yaitu didalam rangka mewujudkan, memberikan pelayanan publik yang efisien dan cepat.

“Ini termasuk anggaran transfer ke daerah agar daerah-daerah hingga tingkat desa mampu membayar internet sehingga bisa menggunakan koneksi yang tersedia,” tambahnya. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu