Ekonomi

Sri Mulyani Rayu DPR Minta Dana Tambahan Belanja Rp3.106 T, Buat Apa?

harus melakukan berbagai kebijakan-kebijakan struktural untuk memperbaiki produktivitas dari APBN sebagai shock absorber


Sri Mulyani Rayu DPR Minta Dana Tambahan Belanja Rp3.106 T, Buat Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar jumpa pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Lobby Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apabila ekonomi Indonesia akan dan ingin tumbuh sehat dan berkelanjutan, maka harus melakukan berbagai kebijakan-kebijakan struktural untuk memperbaiki produktivitas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber.

“Maka kita perlu untuk menjaga Kesehatan APBN kita karena kita meliat exposur akan muncul dari sisi kenaikan beban dari utang negara, harga komoditas yang bisa mengancam dari sisi daya beli masyarakat. Sekarang kita perlu untuk menyeimbangkan antara melindungi masyarakat dari sisi daya beli,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Banggar DPR RI Raker dengan Menteri Keuangan, Kamis (19/5/2022).

Ia menjelaskan harga minyak tanah, solar elpiji dan pertalite harga keekonomian sudah jauh diatas asumsi atau harga yang digunakan untuk alokasi subsidi APBN.

baca juga:

“ Dalam Undang-undang, APBN kita memberikan alokasi untuk subsidi energi hanya Rp134 triliun. Di mana BBM dan elpiji Rp77,5 triliun, listrik Rp56 triliun. Kemudian dalam undang-undang APBN kita juga telah diberikan kompensasi hanya sebesar Rp18,5 triliun yaitu untuk kompensasi BBM saja. Solar dan listrik tidak ada kompensasi,” jelas Menkeu.

Apabila asumsi ICP-nya adalah 100 maka akan menggelembung menjadi Rp208,9 triliun. BBM dan elpiji akan naik menjadi dua kali lipat yang tadinya hanya Rp74,9 triliun menjadi Rp149,4 triliun.

“Untuk kompensasi pun meledaknya akan sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikan dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau kemarin masyarakat mudik menggunakan mobil dan membeli pertalite itu adalah bagian dari nanti yang harus dibayar pemerintah  ke pertamina dalam bentuk kompensasi sebesar Rp114,7 triliun, kalau harga minyak terus-menerus di atas 100 persen,” lanjutnya.

Dirinya mengusulkan untuk tambahan subsidi energi tahun 2022 akan dilakukan tambahan sampai Rp74,9 triliun yaitu untuk BBM, elpiji dan listrik. Dengan rincian untuk BBM elpiji Rp71,8 triliun, listrik Rp3,1 triliun. Kemudian untuk kompensasi sebesar Rp234,6 triliun.

“Kami mengusulkan kepada DPR RI dari Rp324,5 triliun yang berasal dari kompensasi tahun lalu ini yang sudah diaudit oleh NPK adalah Rp108,4 triliun yang sekarang diproyeksikan akan mencapai Rp216,1 triliun,” tuturnya.

Adapun pihaknya juga mengusulkan untuk Undang-undang APBN ini ditambahkan untuk pembayarannya sebesar Rp275 triliun.

" Sampai Desember nanti akan minta audit untuk BPKP dan nanti pembayaran settelement-nya akan dilakukan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp49,5 triliun yaitu Rp44,5 triliun untuk BBM dan Rp5 triliun untuk listrik,” tambahnya.

Sri Mulyani pun juga memohon agar menambahkan Rp275 triliun untuk alokasi kompensasi dan subsidi dengan melakukan beberapa langkah guna memberikan perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun yang akan diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro.

“ Untuk itu kami melihat ditahun 2022 tadi telah disampaikan oleh pak Said (Ketua Badan Banggar DPR RI, Said Abdullah) juga dengan naik dan gejolak di sektor keuangan ini kita harus tetap menjaga APBN kita secara hati-hati jadi melindungi ekonomi ‘iya’, melindungi APBN juga ‘iya’,” pungkasnya.[]