Ekonomi

Sri Mulyani Pastikan Harga Pertalite Hingga LPG 3 Kg Tak Meroket Tahun Ini

pemerintah telah menambah anggaran subisidi energi dan kompensasi sebesar Rp350 triliun


Sri Mulyani Pastikan Harga Pertalite Hingga LPG 3 Kg Tak Meroket Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022). (Tangakapan Layar YouTube)

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harga pertalite, listrik dan LPG 3 kg yang dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah tidak naik tahun ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah telah menambah anggaran subisidi energi dan kompensasi sebesar Rp350 triliun.

“ Ini tujuannya agar pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kg dan listrik bisa tetap dijaga harganya karena memang pemulihan ekonomi masih tahap yang sangat awal dan harus kita jaga daya beli masyarakatnya,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022).

Dirinya menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi di tambah menjadi Rp350 triliun. Jumlah tersebut naik dari alokasi anggaran APBN sebelumnya yaitu Rp154 triliun atau naik sekitar Rp152,5 triliun.

baca juga:

“ Itu yang menjadi tujuan yang kita sampaikan ke DPR kemarin sehingga kita dapatkan dengan persetujuan tambahan belanja Rp390,3 triliun untuk subsidi sendiri dan kompensasi Rp350 triliun,” jelasnya.

Ia pun merincikan Rp350 triliun tersebut digunakan untuk tambahan subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dan tambahan pembayaran kompensasi Rp275 triliun yaitu untuk BBM Rp234 triliun dan listrik Rp41 triliun.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tambahan anggaran tersebut untuk melindungi masyarakat dan ekonomi agar bisa tetap bertahan dalam situasi guncangan global.

“ Untuk subsidi sendiri kompensasi Rp350 triliun artinya masyarakat sebagian sangat besar semuanya terlindungi dengan tambahan Rp350 triliun. Masyarakat semuanya yang mengkonsumsi pertalite, diesel kemudian minyak tanah, LPG dan listrik,” tambahnya.

Sekadar informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan mengenai kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 kepada DPR RI, hari ini, Jumat (20/5/2022). Tema kebijakan fiskal 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan strategi yang ditempuh pemerintah adalah untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi serta regulasi dan mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

“ Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, manfaatnya nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia dan mendorong kearah yang lebih efisien dan baik,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam agenda Rapat Paripurna DPRI-RI Ke 22, Jumat (20/5/2022).[]