Ekonomi

Sri Mulyani Paparkan Sembako yang Bakal Kena PPN, Ini Daftarnya!

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa tak semua sembako yang terkena PPN


Sri Mulyani Paparkan Sembako yang Bakal Kena PPN, Ini Daftarnya!

AKURAT.CO Polemik Pajak Pertambahan NIlai (PPN) bagi sembako, hingga saat ini masih terus berlanjut.

Hal ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa tak semua sembako yang terkena PPN.

Lewat akun instagramnya, @smindrawati, ia mengingatkan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN)," katanya dikutip dari instagram.

Sri Mulyani menjelaskan berikut ini sembako yang bakal kena PPN.

  • Beras premium impor seperti beras basmati.
  • Beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas.
  • Daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, dan  Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa.

"Menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM ," ucapnya.

Seperti diketahui,  berdasarkan draft Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), daftar sembako yang akan dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

  • Beras dan gabah
  • Jagung
  • Sagu
  • Kedelai
  • Garam konsumsi
  • Daging
  • Telur
  • Susu
  • Buah-buahan
  • Sayur-sayuran
  • Ubi-ubian
  • Bumbu-bumbuan
  • Gula konsumsi.

Sekadar informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pihaknya tidak berencana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah dan juga tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

“Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut dan apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan ada. Untuk yang itu tidak dipungut itu aja, clear, very clear di situ,” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komis XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/6/2021).[]