News

Sri Lanka Batalkan Perintah Wajib Kremasi Semua Jenazah COVID-19, Termasuk Jasad Muslim

Sri Lanka telah membatalkan perintah wajib yang kontroversial untuk mengkremasi jenazah semua orang yang meninggal akibat COVID-19.


Sri Lanka Batalkan Perintah Wajib Kremasi Semua Jenazah COVID-19, Termasuk Jasad Muslim
Petugas pemakaman di Sri Lanka mengenakan pakaian pelindung saat membawa peti mati korban COVID-19 untuk dikremasi (BBC)

AKURAT.CO, Sri Lanka telah membatalkan perintah wajib yang kontroversial untuk mengkremasi jenazah semua orang yang meninggal akibat COVID-19.

Dilansir dari BBC, kremasi jenazah dilarang dalam Islam. Tak ayal para kritikus menuding perintah ini sengaja menyasar minoritas dan tidak menghormati agama. Di sisi lain, pemerintah berdalih pemulasaraan dapat mencemari air tanah.

Pembatalan ini terjadi setelah kunjungan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Sumber mengatakan kepada BBC bahwa Sri Lanka telah meminta dukungan Pakistan pada rapat Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Sementara itu, dewan diharapkan mempertimbangkan resolusi baru untuk menanggapi meningkatnya kepedulian hak asasi di Sri Lanka, termasuk atas perlakuan terhadap Muslim.

Sri Lanka didesak untuk menuntut pertanggungjawaban para pelanggar HAM dan memberi keadilan kepada para korban perang saudara yang telah berlangsung selama 26 tahun. Perang saudara itu menewaskan sedikitnya 100 ribu orang, kebanyakan warga sipil dari komunitas minoritas Tamil.

Di sisi lain, Sri Lanka membantah keras tuduhan ini dan meminta negara-negara anggota untuk tidak mendukung resolusi tersebut.

Perintah wajib kremasi pun membuat negara itu panen kecaman tajam dari kelompok-kelompok HAM, termasuk UNHRC. Sri Lanka dituding tidak menghormati keyakinan para korban dan anggota keluarga mereka, khususnya Muslim, Katolik, dan sebagian umat Buddha.

Pemerintah berdalih pemulasaraan dapat mencemari air tanah, berdasarkan pendapat dari komite ahli yang komposisi dan kualifikasinya tidak diketahui.

Para pemimpin politik, agama, dan masyarakat pun telah berulang kali mempertanyakan perintah ini. Mereka merujuk pada lebih dari 190 negara yang mengizinkan pemulasaraan dan nasihat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, tetapi kasus-kasus itu dibatalkan tanpa penjelasan apa pun. Kontroversi semakin mencuat saat seorang bayi Muslim berusia 20 hari dikremasi secara paksa.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu