Ekonomi

Sosiolog: Rencana Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Hanya Untungkan Pemerintah

Sosiolog: Rencana Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Hanya Untungkan Pemerintah
Pekerja menyelasaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (24/10). Pemerintah menetapkan untuk menaikkan tarif cukai rokok mulai 1 Januari 2018 mendatang sebesar 10.04 persen mendatang dengan pertimbangan untuk mencegah peredaran rokok ilegal serta mengendalikan konsumsi rokok. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras/17.)

AKURAT.CO Pemerintah memutuskan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan tujuan untuk meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Rencana kenaikan cukai tersebut dinilai hanya menguntungkan pemerintah, tanpa memengaruhi prevalensi perokok di Indonesia.

“Yang mendapatkan keuntungan adalah pemerintah, namun apakah berkorelasi dengan orang berhenti merokok? Realitasnya tidak. Karena orang yang punya daya beli akan terus membeli, dan orang yang tidak memiliki daya beli akan berpikir taktis, dengan membuat atau melinting sendiri dan mencari alternatif lain,” kata sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, AB Widyanta dalam siaran persnya, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, merokok merupakan bentuk dari sosial kultural yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Indonesia dan dipakai di dalam kebiasaan kultural masyarakat. 

baca juga:

Mengenai persoalan perokok remaja, AB Widyanta mencurigai, jangan-jangan datanya memang sudah tinggi sejak dulu, namun baru terbuka beberapa waktu terakhir karena kemajuan teknologi, dan penyebaran informasi yang semakin mudah, melalui media elektronik. 

“Saya sebenarnya sudah bertemu dengan rokok sejak saya kecil, namun saya baru merokok semenjak bergelut di dunia yang penuh pemikiran,” ujarnya. 

“Kita harus menjadi bangsa yang terbiasa membudayakan perencanaan jangka panjang. Jangan kita naikkan cukai rokok hanya karena krisis ekonomi tanpa ada catatan yang memadai. Roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT) sangat diperlukan, supaya terlihat jelas bagaimana arah ke depannya,” kata dia. 

Ia menambahkan, seharusnya orang Indonesia dibuat sedikit lebih pintar. Kalau misalkan cukai hasil tembakau (CHT) dibuat untuk berhenti merokok, seharusnya pemerintah bisa membuka data orang yang berhenti merokok dari CHT atau dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT).

"Apakah data penurunannya signifikan atau tidak? Karena ini berkaitan dengan efektif atau tidaknya kenaikan CHT," ujarnya. 

Rencana kenaikan harga cuka disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (03/11/2022). 

Sri Mulyani menyampaikan bahwa cukai rokok naik tertimbang 10 persen berlaku untuk tahun 2023 dan 2024. Kebijakan kenaikan CHT juga berlaku untuk rokok elektrik, dengan kenaikan rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HPTL, berlaku setiap tahun naik 15 persen selama 5 tahun ke depan. Menkeu mengaku, kenaikan tarif cukai ini dilakukan untuk menurunkan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. []