Ekonomi

Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2022 Masyarakat Boleh Partisipasi, Poin Apa Aja Isinya?

perbaikan juga memperhatikan dari sisi masyarakat dan menjadi konsen pemerintah untuk melihat apa keinginan dari masyarakat.


Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2022 Masyarakat Boleh Partisipasi, Poin Apa Aja Isinya?
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam acara sosialisasi UU No 13 Tahun 2022, Senin (4/7/22). (tangkapan layar youtube)

AKURAT.CO, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan sosialisasi UU No 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua UU pembentukan peraturan perundangan-undangan memang harus terus menerus diperbaiki.

Ia menjelaskan, perbaikan tersebut juga memperhatikan dari sisi masyarakat dan menjadi konsen pemerintah untuk melihat apa keinginan dari masyarakat.

“Apa yang menjadi perhatian dari masyarakat, apa yang menjadi konsen dari masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itulah yang akan menjadi objek dari undang-undang tersebut yang merupakan esensi dari reformasi. Kita sejak melakukan reformasi tahun 1998 kita makin yakin bahwa partisipasi publik partisipasi kita semua, partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting,” papar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam acara sosialisasi UU No 13 Tahun 2022, Senin (4/7/2022).

baca juga:

Partisipasi menurutnya menjadi salah satu esensi utama untuk memasuki reformasi. Partipasipasi baik secara proper dengan tata kelola yang baik maka akan bisa memperbaiki sistem yang dimiliki.

“Kita yakin itu ibu bapak yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir di secara online kita harus meyakini esensi dari mengatur yang baik negara kita adalah dengan memiliki melibatkan partisipasi lain lagi,” jelasnya.

“Bagaimana mendapatkannya dan harus kita lakukan supaya partisipasi publik itu menjadi masukan yang penting menjadi masukan yang memperkaya peraturan yang ingin kita buat jangan di objek dari peraturan itu apa yang melaksanakan peraturan itu kembali memberikan partisipasi itu. Tadi ini adalah bentuk dari terobosan yang kita harus dijalankan dari yang ditegaskan di undang-undang 13 Tahun 2022,”bebernya.

Lanjutnya, masyarakat memiliki hak untuk ikut berpatisipasi dengan mengajukan pendapat. Tak hanya pemerintah saja yang bisa melakukannya, tetapi masyarakat pun juga ikut andil dalam hal ini.

“Ibu bapak berhak yang berpartisipasi itu mengajukan pendapat, masyarakat itu juga berhak mengajukan pendapat,” tuturnya.[]