News

Sorot Usul Lockdown Sabtu-Minggu, Politisi PKS: Mungkin Sedikit Membantu, tapi Tidak Signifikan

Sebaiknya pemerintah pusat maupun daerah tetap mengikuti kebijakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 


Sorot Usul Lockdown Sabtu-Minggu, Politisi PKS: Mungkin Sedikit Membantu, tapi Tidak Signifikan
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau semi lockdown tidak bisa menekan lonjakan kasus Covid-19 sacara signifikan.

Pernyataan itu disampaikan Mufida -sapaan akrab Kurniasih Mufidayati- untuk menyoroti usulan lockdown akhir pekan yang dilayangkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Mungkin akan sedikit membantu (jika lockdown akhir pekan diterapkan), tapi gak terlalu signifikan," kata Mufida saat dihubungi AKURAT.CO, Jumat (25/6/2021).

Mufida meminta pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya tetap merujuk  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam membuat kebijakan mengenai pandemi Covid-19.

"Kita sudah punya UU No. 6 Tahun 2018. Kebijakan baiknya merujuk ke sana," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi IX Fraksi PDI-Perjuangan Rahmad mengatakan kesuksesan dalam menangani pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan. Dia menyebut butuh peran semua pihak dalam menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk masyarakat.

"Lebih bagus kita fokus bagaimana bikin (PPKM) skala mikro itu baik RT RW, Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat. Ayo bersama-sama selamatkan lingkungan kita, selamatkan warga kita," tutur Rahmad.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau semi lockdown saat akhir pekan dan hari libur. 

"Saya usulkan juga kepada pemerintah, karena Sabtu Minggu itu kan roda perekonomian terutama perkantoran tutup, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau katakanlah semi-lockdown untuk hari libur terutama," kata Dasco.

Menurutnya, kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap tinggal di rumah masing-masing. Pemerintah, kata politikus Partai Gerindra itu, juga perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus tersebut dengan ketat. Jika perlu, aparat penegak hukum dapat mempertegas sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan aturan pembatasan.

"Menurut saya dalam dua minggu ke depan ini memang perlu agak ada penekanan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dan terutama dari kesadaran masyarakat sendiri, sehingga dapat menekan Covid-19," ucap dia.[]