News

Sorot Kasus Habib Rizieq, HNW Bandingkan dengan Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Hidayat Nur Wahid berharap, Mahkamah Agung (MA) dapat menghadirkan keadilan hukum yang sebenarnya terhadap Habib Rizieq Shihab.


Sorot Kasus Habib Rizieq, HNW Bandingkan dengan Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid saat memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Masjid Al Ikhlas Kawasan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Sabtu (9/2/2019). Sosialisasi ini kerjasama antara MPR RI dengan Perguruan Silat Gerak Oray Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan amanah dari UU. No. 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR untuk melakukan sosialisasi. Selain di dalam negeri, Hidayat Nur Wahid me (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap, Mahkamah Agung (MA) dapat menghadirkan keadilan hukum yang sebenarnya terhadap Habib Rizieq Shihab.

Harapan tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid menyusul penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta atas vonis empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq dalam kasus Swab RS Ummi. 

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan,  nuansa ketidakadilan dalam kasus Habib Rizieq ini sudah dirasakan publik sejak awal. Pasalnya, apabila Habib Rizieq dipidana karena dinilai menutupi hasil swab Covid-19, faktanya ada pejabat negara atau menteri yang juga menutupi dan tidak  menyatakan dirinya terkena Covid-19. Dan untuk mereka tidak diproses hukum sama sekali. 

“Masyarakat  merasakan ketidakadilan, sejak awal kasus ini diproses. Dan juga dalam kasus-kasus lain yang dikaitkan dengan HRS. Bahkan, Majelis Hakim dalam kasus kerumunan juga mempertimbangkan adanya praktek ketidakadilan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip hukum yang universal.  Yaitu prinsip equality before the law,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (1/9/2021). 

Menurut HNW, seharusnya rasa ketidakadilan ini dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengkoreksi putusan pengadilan tingkat pertama. Tetapi vonis banding yang dikeluarkan justru tidak mencerminkan hal itu.

“Sayangnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menghadirkan keadilan yang diharapkan banyak pihak tersebut,” ujarnya. 

Padahal, lanjut HNW, kasus Habib Rizieq yang menyita perhatian publik ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan institusi penegakan hukum. Termasuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri, yang sekarang ini sedang menuai kritikan tajam karena “mengkorting” vonis terhadap terpidana kasus suap Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki. 

“Terpidana suap yang jelas menghadirkan kebohongan, menghadirkan kehebohan dan merugikan negara, malah diberikan keringanan hukum dan remisi. Tetapi terhadap Habib Rizieq yang sama sekali tidak merugikan negara, tidak menyuap/menerima suap, malah tidak diberikan keringanan hukum, malah diperpanjang masa penahanannya, dan tuntutan keadilannya ditolak di tingkat banding, dengan pengadilan tinggi menguatkan vonis tahanan selama 4 tahun terhadap HRS,” ujarnya. 

Sekalipun demikian, HNW mengapresiasi langkah Habib Rizieq dan tim hukumnya yang mengikuti dan mentaati proses hukum dengan akan mengajukan kasasi. Ia berharap agar MA dapat mengkoreksi putusan-putusan di tingkat pertama dan tingkat banding yang tidak mencerminkan keadilan tersebut.