News

SOKSI Sebut Turunan UU Cipta Kerja Soal PKWT Menguntungkan Para Pekerja

Ahmadi Noor Supit menilai hal ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin.


SOKSI Sebut Turunan UU Cipta Kerja Soal PKWT Menguntungkan Para Pekerja
Ketua Umum Soksi Ahmadi Noor Supit saat membuka Pengukuhan Pengurus Depinas Soksi 2020-2025 di Jakarta, Kamis (3/12/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DEPINAS) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit menilai hal ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebelumnya.

Pasal 8 Ayat 2 berbunyi, "Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.”

"Jangka waktu lima tahun, sebagaimana yang termaktub dalam PP No. 35 tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan lama yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata Supit kepada SOKSINEWS.COM, Kamis (25/2/2021).

Dia menambahkan, dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga tahun dengan rincian dua tahun kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,” demikian bunyi Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Dengan adanya jaminan kepastian kerja turunan UU Ciptaker terkait PKWT, lanjut Supit, menjadikan penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih bankable.

"Di mana buruh dengan jaminan masa kerja yang lama, penghasilannya bisa dijadikan agunan di perbankan untuk keperluan mencicil rumah atau lainnya," kata Politisi Partai Golkar ini.

Tentu saja, kata Supit, ini akan makin meningkatkan kesejahteraan pekerja PKWT. Sebab dengan masa kerja 5 tahun para pekerja PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang lebih bernilai dan dihargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja kembali.

"Karena itu SOKSI sebagai organisasi pekerja yang menjadi sayap partai Golkar menyambut baik turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja PKWT yang jauh lebih menguntungkan bagi kaum pekerja dan pengusaha," demikian Supit.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co