News

Sokong Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil Beri Hak Akses NIK kepada KPU

Ditjen Dukcapil Kemendagri menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU RI.


Sokong Pemilu 2024, Ditjen Dukcapil Beri Hak Akses NIK kepada KPU
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (29/6/2022). (Dok. Tangkapan Layar YT KPU RI)

AKURAT.CO Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK kepada KPU RI.

"Kita mengulang sejarah lima tahun yang lalu, kami menyerahkan hak akses yang disebut super user. Sehingga KPU di 514 kabupaten/kota dan di 34 provinsi bisa melihat database Dukcapil. Ketik saja NIK, maka status umur, dan pemilih berasal dari mana akan ketemu," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Dukcapil, kata Zudan, memberikan kuota sebanyak 200 ribu klik per hari bagi KPU. Jumlah ini masih bisa ditambah.

baca juga:

"WA saja dulu boleh, baru disusul surat resmi. Inilah yang namanya Agile Bureaucracy, birokrasi yang lincah dan gesit yang bakal mempercepat pembangunan demokrasi," jelasnya.

Ia menerangkan, peningkatan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai awal penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan DPT atau Daftar Pemilih Tetap.

Terlebih lagi, lanjut dia, data kependudukan pasti akan berubah karena pergerakan penduduk Indonesia sangat dinamis. Setiap bulan setidaknya 500-600 ribu penduduk berpindah.

"Perpindahan antarkabupaten, antarprovinsi merupakan realitas yang nyata. Kita bisa lihat di dashboard Dukcapil berapa jumlah penduduk yang kawin, yang lahir, cerai, wafat, serta pindah masuk dan pindah keluar. Bisa dilihat NIK-nya berapa yang pindah dan ke mana, sehingga KPU bisa melakukan pemadanan data," tutur Zudan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memuji pendekatan birokrasi gesit dan mampu beradaptasi dalam segala situasi yang diprakarsai Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

"Dengan demikian tahapan Pemilu menjadi makin cepat dan makin bisa kita perbaiki sedari awal.Maka saya menyambut baik penandatanganan PKS antara Setjen KPU dengan Ditjen Dukcapil sebagai tindak lanjut MoU dengan Kemendagri," kata Hasyim.

Penandatanganan PKS ini menjadi dasar bagi KPU untuk pemutakhiran data pemilih bersumber dari DPT yang dikelola oleh KPU dan data DP4 oleh Kemendagri.

"Dengan penandatanganan PKS ini dan penyerahan hak akses NIK bakal menjadikan data pemilih KPU semakin komprehensif, valid, dan mutakhir," kata Hasyim.

Upaya Ditjen Dukcapil dan KPU ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Dukcapil selalu proaktif memutakhirkan data penduduk agar semakin akurat untuk Pemilu 2024.

"Sesuai dengan UU Adminduk, Dukcapil setiap hari melakukan transaksi data dan dikonsolidasikan setiap enam bulan sekali. Kemudian informasi data apa yang perlu dimasukkan sebagai intervensinya: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah domisili penduduk masuk kabupaten/kota atau keluar kabupaten/kota," jelas Mendagri Tito. []