News

Soal Crowdfunding Pemindahan IKN, Ketua KPK: Kita Pastikan 1 Rupiah Tidak Boleh Dikorupsi

Soal Crowdfunding Pemindahan IKN, Ketua KPK: Kita Pastikan 1 Rupiah Tidak Boleh Dikorupsi
Ketua KPK Firli Bahuri menemui awak media usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Rabu (30/3/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan komentar terkait ajakan pemerintah untuk masyarakat membantu urunan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. 

Kepada awak media Firli menegaskan jika ia beserta jajaran akan berkonsentrasi kepada setiap tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembangunan IKN. 

"Terkait dengan pembangunan ibu kota negara yang di Kalimantan. KPK sejak awal konsen terhadap setiap tahapan. Mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, termasuk juga nanti pemindahan pemerintahan maupun segala sesuatu sehingga itu bisa berjalan," kata Firli, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). 

baca juga:

Usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Firli mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan kepada pimpinan IKN, Bambang Susantono beserta wakilnya Dhony Rahajoe. 

"KPK sudah berbicara dengan kepala IKN, Pak Bambang dan wakilnya. Kita mendengarkan bagaimana tahapan- lahapan tentang pembangunan IKN," ungkapnya. 

Selain itu, dirinya telah melakukan komunikasi dengan kementerian terkait dalam hal penyediaan lahan hingga penentuan biaya dan anggaran yang digunakan dalam proses pemindahan ibu kota tersebut. 

"Tidak hanya itu, KPK juga concern terkait dengan penyediaan lahan. Karenanya KPK telah melakukan komunikasi dengan Kementerian ATR/BPN. Begitu juga dengan pembiayaan tentu Kementerian Keuangan yang punya domain," tutur Firli. 

Bukan hanya itu, Firli juga melakukan kontak dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Erick Thohir soal pembangunan infrastruktur. 

Mantan ajudan Wakil Presiden (Wapres) Boediono itu menegaskan agar perjalanan panjang dalam membangun ibu kota baru di Kaltim terbebas dari praktek korupsi. 

"Kita berharap pembangunan IKN ini bisa berjalan lancar dan sedini mungkin kita pastikan tidak boleh ada 1 rupiah pun yang dikorupsi oleh penyelenggara pembangunan IKN itu sendiri, " pungkasnya.[]