News

Soal Tuntutan Juliari Batubara, ICW: Ganjil dan Mencurigakan!

Tuntutan Jaksa pada KPK atas mantan Mensos Juliari Batubara, terdakwa dugaan suap pengadaan bansos sembako Kemensos dinilai masih terlalu ringan.


Soal Tuntutan Juliari Batubara, ICW: Ganjil dan Mencurigakan!
Menteri Sosial Juliari Pieter Batubara berjalan mengenakan rompi tahanan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Minggu (6/12/2020). Fotografer AKURAT.CO/Dharma Wijayanto (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Tuntutan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, terdakwa dugaan suap pengadaan bansos sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) dinilai masih terlalu ringan.

Sebab, kata Indonesia Corruption Watch (ICW), Juliari hanya dituntut hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Padahal, politikus PDIP ini layak diganjar dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Ringannya tuntutan tersebut semakin menggambarkan keengganan KPK menindak tegas pelaku korupsi bansos,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Ringannya tuntutan KPK terhadap Juliari, ICW menilai hal tersebut ganjil dan mencurigakan. Sebab, pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Tuntutan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar terhadap Juliari juga jauh dari kata memuaskan. Sebab, besaran tersebut kurang dari 50 persen dari total nilai suap yang diterima Juliari Batubara.

Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19,” ujar Kurnia.

Penting diingat, kata Kurnia, penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku.

Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK. Regulasi itu, Kurnia menjelaskan, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum.