News

Soal Suap Auditor BPK, Sekjen Kemendes PDTT Dicecar 20 Pertanyaan


Soal Suap Auditor BPK, Sekjen Kemendes PDTT Dicecar 20 Pertanyaan
Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (kemendes PDTT) Anwar Sanusi (tengah) menunggu untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/9). Anwar Sanusi diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap auditor BPK t (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

AKURAT.CO, Pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi akhirnya rampung dilakukan.

Anwar mengaku, dirinya dicecar sebanyak 20 pertanyaan oleh Penyidik KPK seputar dugaan suap yang dilakukan oleh pejabat Kemendes PDTT kepada 2 orang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada 20 pertanyaan. Tadi dimintai keterangan terkait Pak Ali (Auditor BPK). Ya saya jawab semua," kata Anwar usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (11/9).

Anwar sendiri sempat disebut-sebut dalam surat dakwaan dua tersangka pejabat Kemendes PDTT, Sugito dan Jarot Budi Prabowo, ikut terlibat dalam upaya menyuap Auditor BPK, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri.

Ia juga diduga memberi instruksi kepada kepada Sugito untuk mengumpulkan uang saweran sembilan unit kerja pada Kemendes PDTT‎ yang rencananya akan digunakan untuk memuluskan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Namun, ketika dicecar oleh para wartawan terkait hal tersebut, Anwar Sanusi justru membantah semua hal itu, termasuk memberikan perintah kepada bawahannya, Sugito, dalam hal mengakomodir uang patungan dari sembilan unit kerja sebagai suap kepada Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri.

"Enggak. Enggak. Di persidangan sudah dijelaskan ya. Sudah saya sampaikan itu kepada penyidik," singkatnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Empat orang tersangka tersebut, yakni Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Total nilai suap yang diberikan Sugito kepada dua Auditor BPK berkisar hingga Rp240 juta. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP‎.‎[]