News

Soal Rekomendasi TWK KPK, Komnas HAM: Kalau Nggak Ada Atensi Presiden, Ini Serem Banget

Rekomentasi Komnas HAM penting dijalani sehingga TWK KPK tidak dinilai seperti operasi penelitian khsusus (Litsus) yang dilakukan rezim Orde Baru.

Soal Rekomendasi TWK KPK, Komnas HAM: Kalau Nggak Ada Atensi Presiden, Ini Serem Banget
Choirul Anam (Tangkapan layar youtube YLBH Indonesia)

AKURAT.CO, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, rekomendasi pihaknya terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK apabila tidak dijalani Presiden Jokowi, situasinya akan mengerikan. Sebab, TWK bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah. 

Choirul menuturkan, rekomentasi Komnas HAM penting dijalani sehingga TWK KPK tidak dinilai seperti operasi penelitian khsusus (Litsus) yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap orang-orang yang ditarget. 

"Pertanyaannya, ketika seandainya presiden tidak menjalankan rekomendasi kami, itu cuma satu soal saja. Kami tidak mau berandai-andai. Kami meyakini bahwa presiden memberikan atensi terhadap temuan faktual Komnas HAM, terhadap kesimpulan pelanggaran dan terhadap rekomendasinya. Karena kalau nggak ada atensi (dari presiden), ini serem banget," katanya dilansir dari channel YouTube Yayasan LBH Indonesia, Selasa (31/8/2021). 

baca juga:

Choirul menjelaskan, rekomendasi yang diberikan kepada Presiden Jokowi satu paket dengan temuan-temuan fakta perkara. Demikuan pula satu paket dengan kesimpulan atas hasil penyelidikan potensi pelanggaran HAM dalam TWK KPK. Atas dasar itu, seluruh bagian dari proses penyelidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau dipakai separo dan setengahnya diabaikan. 

"Tapi itu satu paket dengan temuan-temuan faktanya. Jadi, temuan-temuan fakta, kesimpulan faktual dan rekomendasi kami berikan kepada Presiden penting untuk kami tekankan soal faktual ini. Karena itu refleksi kita," ujarnya. 

Dengan begitu, ke depan, saat kebijakan serupa TWK dibuat, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi saat ini. 

"Kita memang butuh wawasan kebangsaan dalam konteks seperti itu, tapi nggak boleh ada tes. Wawasan kebangsaan itu ya diperbarui sesuai dengan perkembangan kebangsaan yang dinamis," ujarnya.

Diketahui, Komnas HAM menyatakan ada 11 pelanggaran hak yang dialami pegawai KPK dalam pelaksanaan TWK yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum; hak perempuan; hak untuk tidak disktiminasi; hak atas kebebasan beragama dan keyakinan; hak atas pekerjaan; hak atas rasa aman.

Selanjutnya, hak yang dilanggar adalah hak atas informasi; hak atas privasi; hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; dan hak atas kebebasan berpendapat.[]