Ekonomi

Soal PPN Sembako 12%, Stafsus Menkeu: Pemerintah Tak Akan Membabi Buta!

Stafsus Menkeu: Kebijakan tersebut dipastikan tidak dilakukan pemerintah secara membabi buta.


Soal PPN Sembako 12%, Stafsus Menkeu: Pemerintah Tak Akan Membabi Buta!
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo. (cita.or.id)

AKURAT.CO Pemerintah berencana mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Itu akan dituangkan lewat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Tak hanya menaikkan tarif, pemerintah bahkan berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak (PPN) sebagai bagian dari pengubahan skema tarif PPN.

Hal ini tentu menimbulkan respon yang cukup hangat dari masyarakat.

Sejumlah pengamat dan tokoh publik menilai kebijakan tersebut justru akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah.

Terkait hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menegaskan, kebijakan tersebut dipastikan tidak dilakukan pemerintah secara membabi buta.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!" katanya sebagaimana dikutip Akurat.co dari Twitter @prastow, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Tak hanya itu, menurutnya, pemerintah secara tegas juga menyampaikan rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, sebagai upaya untuk bersiap. Sehingga penerapannya menunggu ekonomi pulih dan dilakukan secara bertahap.

"Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1 persen. Beberapa barang atau jasa juga demikian skemanya agar ringan," cuitnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bantuan sosial dan subsidi diarahkan ke orang.

"Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dengan PPN (misal 1 persen atau 5 persen), dengan bansos atau subsidi yang diterima rumah tangga," tambahnya.

Sementara itu, rencana pemerintah mengganti skema tunggal PPN menjadi multitarif adalah semata-mata untuk memenuhi azas keadilan bagi masyarakat.

Artinya, PPN yang dibayarkan mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.

“Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” jelasnya. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co