News

Soal Potongan Donasi 13,7 Persen, Begini Penjelasan ACT! 

Ibnu mengatakan potongan dana bantuan yang dilakukan bisa saja berbeda


Soal Potongan Donasi 13,7 Persen, Begini Penjelasan ACT! 
Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT lantaran pemotongan donasi tak sesuai peraturan pemerintah (PP), yakni 10 persen.

Menanggapi hal ini, Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan penjelasan mengenai potongan donasi 13,7% untuk operasional gaji karyawan.

"Status dana yang ada di kami itu macam-macam. Ini yang bisa jadi perlu ada suatu sosialisasi lebih baik tentang aturan operasional (potongan donasi) 10 persen mungkin perlu sosialisasi lebih baik," kata Ibnu di Kantor ACT, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022).

baca juga:

Presiden ACT terang-terangan mengatakan mengambil dana operasional dari sumbangan kemanusian sebebsar 13,7 persen di tahun 2020. Dana operasional ACT untuk gaji karyawan dan lainnya ditaksir mencapai RP 71.10 miliar.

Ibnu mengatakan potongan dana bantuan yang dilakukan bisa saja berbeda. Sebab, potongan donasi merupakan hasil kesepakatan dari sejumlah lembaga terkait CSR atau corporate social responsibility.

"Kemarin kan disampaikan bagaimana dengan dana CSR ada komitmen dari yayasan ya bukan hanya ACT. Jangan-jangan lembaga lain juga sama disepakati dengan dana CSR perusahaan misalnya operasionalnya 15 persen, atau 13 persen, atau 17 persen sebagai bagian dari program," ujarnya.

"Mungkin butuh sosialisasi lebih baik. Khawatir beberapa masyarakat kita bagian kemanusiaan belum banyak yang tahu," sambung Ibnu.

Ibnu mengatakan aturan pemotongan yang dipakai ACT itu mengacu pada hitungan syariat pengelolaan zakat. Di mana besarannya adalah 1/8 atau 12,5 pesen. "Mungkin berikutnya ada beberapa lembaga yang kelola zakat 12,5 persen atau 1/8. Beberapa fatwa MUI juga terkait dengan zakat juga berbeda lembaga zakat," kata Ibnu.

Hal tersebut, kata Ibnu Khajar, sebenarnya menjadi alasan bagi Kemensos untuk memberikan rekomendasi kepada ACT dalam memilah berapa persen dana yang bisa dipotong dari PUB.

"Ini yang kemudian muncul rekomendasi dari Kemensos yang rencananya ingin hadir (ke kantor ACT) untuk memilah-milah mana yang bisa diterapkan aturan potongan PUB (sesuai dengan PP) dan mana yang bisa diterapkan kebijakan berbeda. Misalnya ada kesepakatan dengan lembaga CSR kita dapat potongan operasional sebanyak 15 persen. Nah, itu gimana. Apakah melanggar?" ucap Ibnu Khajar. []