News

Soal Polusi Udara Anies dan Jokowi Melawan Hukum, YLKI: Putusan yang Bagus, Keren, dan Spektakuler

Tulus Abadi mengungkapkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pencemaran udara di Jakarta merupakan putusan yang spektakuler.


Soal Polusi Udara Anies dan Jokowi Melawan Hukum, YLKI: Putusan yang Bagus, Keren, dan Spektakuler
Tulus Abadi (Dok. Tulus Abadi)

AKURAT.CO, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pencemaran udara di Jakarta merupakan putusan yang spektakuler.

Keputusan itu membenarkan bahwa terjadi pencemaran udara di Ibu kota akibat aktivitas yang memicu pencemaran udara. 

"Terkait polusi udara di Jakarta, Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakpus. Putusan yang bagus, keren, dan spektakuler," katanya, Minggu (19/9/2021). 

Dia mengatakan, kerusakan udara di ibu kota mayoritas disebabkan emisi gas buang yang datang dari kendaraan pribadi dan angkutan umum. 

"Apa sejatinya musabab polusi udara di Jakarta? Musababnya, 70 persen karena penggunaan BBM oleh Ranmor (kendaraan bermotor) pribadi dan angkutan umum," katanya.

Selain Ranmor, faktor lain penyebab polusi udara di Jakarta adalah dampak dari aktivitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sisanya disebabkan aktivitas sektor industri dan bisnis. "Sisanya, 14 persen itu karena dampak PLTU. 9 persen karena sektor industri dan bisnis," ungkapnya. 

Menurut dia, untuk mewujudkan Jakarta bebas polusi udara, pemerintah Jakarta perlu membuat kebijakan terobosan yang tepat. Salah satunya adalah mewujudkan penggunaan bahan bakar standar EURO 2 untuk seluruh moda transportasi di Jakarta. Baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. 

"Untuk mengatasi hal itu, wujudkan BBM standar EURO 2 di Jakarta. Hapus BBM kotor seperti Premium dan Pertalite. Ganti dengan BBM standar EURO 2 seperti Pertamaks dan sejenisnya," katanya. 

Tanpa keberanian menghapus premium dan pertalite di Jakarta, maka Jakarta tetap akan menjadi kota dengan udara yang tidak sehat bagi warga penghuninya. Karena itu, YLKI mendorong pemerintah DKI membuat kebijakan terobosan untuk mencegah polusi udara untuk jangka waktu panjang. 

"Tanpa mengganti BBM, maka Jakarta akan tetap menjadi kota polusi, kota tidak sehat," ungkapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan tak akan melakukan upaya hukum banding atas keputusan tersebut. Sikap itu, kata dia, diambil agar Pemprov DKI segera merealisasi keputusan tersebut. Sehingga upaya mempercepat terwujudnya udara Jakarta yang sehat bisa segera terealisasi.[]