Ekonomi

Soal Polemik Pajak Pulsa dkk, Ini Penjelasan Gamblang Stafsus Sri Mulyani

Yustinus Prastowo: PMK 06/2021 terkait pemungutan pajak penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik tidak perlu terjadi polemik dan kontroversi.


Soal Polemik Pajak Pulsa dkk, Ini Penjelasan Gamblang Stafsus Sri Mulyani
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo dalam Webinar Akurat bertemakan 'Resesi di Depan Mata: Indonesia Harus Apa?' didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (25/8/2020). (Dokumentasi: Screenshot Webinar Akurat)

AKURAT.CO Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik sesungguhnya tidak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Sebab, ini menguntungkan publik dan negara.

“Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yang biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” katanya dalam cuitan di akun Twitter @prastow yang dikutip Akurat.co di Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

Ia juga memaparkan sejarah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa telekomunikasi yang mengalami perkembangan pesat mulai sarana transmisinya dari kabel berubah ke voucer fisik dan kini serba elektronik.

Ia menuturkan, PPN atas jasa telekomunikasi sudah ada sejak UU Nomor 8 tahun 1983 atau sejak terbit Peraturan Pemerintah 28 tahun 1988 yang spesifik mengatur PPN jasa telekomunikasi.

Adapun pemungut PPN jasa telekomunikasi saat ini hanya Perumtel yang merupakan penyedia jasa telekomunikasi satu-satunya. Kemudian kelak menjadi PT Telkom dan melahirkan PT Telkomsel.

"Saat itu ya belum bicara pulsa atau kartu perdana, yang baru muncul di medio 1990-an. Ingat ya," katanya.

Seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi, kata Yustinus, penyedia jasa telekomunikasi pun mulai berevolusi model bisnis yang semakin canggih. Sehingga, pada akhirnya memungut PPN.

“Jika dulu Perumtel sebagai pengusaha yang wajib memungut PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi, kini tentu saja wajib dilakukan seluruh provider jasa telekomunikasi. Mekanismenya normal, PPN dipungut di tiap mata rantai dengan PPN yang dibayar dapat dikurangkan. Yang disetor selisihnya," paparnya.