News

Soal Penunjukan Pj Gubernur, Pengamat: Putusan MK Tak Boleh Diabaikan!

Ia mengingatkan, sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat azas dan taat hukum terhadap apa yang telah diputuskan MK.


Soal Penunjukan Pj Gubernur, Pengamat: Putusan MK Tak Boleh Diabaikan!
Pengamat politik Citra Institute Yusa’ Farchan (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah resmi melantik lima orang penjabat (Pj) Gubernur pada Kamis (12/5/2022). 

Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dirjen Otonomi Daerah Kemeneagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat. 

Pelantikan lima Pj Gubernur tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Keppres ini mulai berlaku saat pelantikan pejabat, yakni pada 12 Mei 2022. 

baca juga:

Pelantikan lima Pj Gubernur ini merupakan gelombang pertama dari tujuh Gubernur, 76 Bupati dan 18 Wali Kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022. 

Namun demikian, hingga dilaksanakannya pelantikan Kamis (12/5/2022), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) belum menyusun peraturan teknis terkait mekanisme pengisian penjabat kepala daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Citra Institute Yusa’ Farchan menilai, MK memang telah memutuskan beberapa uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah putusan perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang sama-sama menggugat ketentuan penjabat kepala daerah. 

Menurut Yusa’, MK telah memberikan petunjuk atau panduan terkait mekanisme pengisian penjabat atau Pj kepala daerah dalam dua putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan perlunya pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas dalam pengisian penjabat kepala daerah. 

"Peraturan pelaksana ini menjadi sangat penting agar mekanisme pengisian penjabat kepala daerah dapat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Kemendagri mesti membaca dan memaknai putusan MK secara menyeluruh, bukan secara parsial," ujar Yusa’ kepada Wartawan, Jumat (13/5/2022). 

Ia mengingatkan, sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat azas dan taat hukum terhadap apa yang telah diputuskan MK. “Putusan MK tentu tidak boleh diabaikan, tapi harus dilaksanakan. Apalagi UU dan peraturan yang ada tidak cukup detail mengatur pengisian penjabat kepala daerah," tegas kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional ini.